Kelatahan Sekolah Gratis Masa Otonomi

Ini adalah pandangan saya mengenai pendidikan di daerah masa otonomi daerah. Yg paling menonjol adalah dari segi akselerasi dan kesejahteraan guru. Beberapa daerah ada yg cepat ada yg biasa2 saja dan ada yg semakin mundur.

Banyak kelatahan terjadi dalam menanggapi otonomi daerah sekaligus otonomi pendidikan di daerah yang dilakukan oleh pemimpin daerah. kadang esensinya sering tidak mengena. akibatnya sering terjadi kekagetan-kekagetan.

Ceritanya pada saat kampenye pilkada bupati menjanjikan bahwa jika dirinya terpilih biaya sekolah akan gratis. Setelah benar dirinya terpilih maka mau-tidak mau mesti memenuhi janjinya. Memang isu sekolah gratis adalah paling populer diantara tema2 kampanye dan paling direspon oleh warga. Apalagi bila diperjelas dengan langkah nyatanya nanti.

Setelah setahun terpilih bupati mencoba memenuhi janjinya. Seluruh pihak yg terkait pendidikan/persekolahan diundang untuk mempersiapkan rencananya. Akhirnya diputuskan bahwa siswa diberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp 50.000 dan pihak sekolah dilarang untuk menarik iuran lagi dari wali murid. Sementara itu belum lama berjalan program sekolah gratis di masyarakat terjadi kesalahpahaman tentang sekolah gratis. Sebab pihak sekolah tetap diijinkan memungut biaya2. Alasannya karena dana dari pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah.

Sementara itu yg dipahami oleh masyarakat terutama yg anaknya bersekolah bahwa bersekolah itu bener2 gratis, tidak akan ada iuran ini itu dari pihak sekolah. Nyatanya pihak sekolah mendapatkan surat edaran bupati bahwa sekolah diperbolehkan menarik iuran dengan kuota iuran yg telah ditetapkan bupati. Besarannya berbeda2. Memanglebih murah dibandingkan jika bersekolah tanpa adanya BOP itu. Tapi tetap saja bahwa itu dianggap pembohongan oleh masyrakat.

Bagi pihak sekolah, menurut saya, adalah suatu kemunduran dalam otonomi pengelolaan keuangan. Karena selama ini pihak sekolah bebas menentukan program apa yg akan dilakukan demi kemajuan sekolah. Sekarang tidak bisa seperti itu, terutama tunjangan kesejahteraan guru yg nilainya gak seberapa masih diminta membayar pajak 15%. Untuk di sekolah saya selama ini tidak ada hal yg berlebihan dalam hal pungutan iuran dan penambahan uang kelebihan jam mengajar (KJM) malah relatif lebih rendah di sekolah lain di daerah saya, apalagi dibandingkan di kota2 besar.

Lalu ke manakah janji selama kampanye itu lenyap? Apakah itu sekedar menarik masa agar langkah menuju jabatan lancar? Pendidikan lebih sering dijadikan isu-isu politik, nyatanya pendidikan di kesampingkan begitu sudah menduduki jabatan. Hal ini karena motivasi awalnya adalah tidak 100% benar2 ingin memajukan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mesti berpikir juga bahwa tidak mungkin akan ada sekolah gratis 100% seperti yg banyak dijanjikan para calon2 pimpinan daerah, toh masyarakat tetep mesti turut bertanggung jawab juga.

 

 

 

 

About these ads

4 gagasan untuk “Kelatahan Sekolah Gratis Masa Otonomi

  1. Setelah masyarakat membaca tulisan itu, lalu sadar bahwa tidak mungkin ada sekolah yang benar2 gratis… apakah berarti si bupati yang menjual janji palsu itu boleh bertenang hati?

  2. mungkin tidak juga, sebab mestinya jika nanti ingin terpilih lagi beliau seharusnya memenuhi janji-janjinya, termasuk pimpinan2 di daerah lain, juga pak SBY & JK melalui menteri pendidikan-nya. Jangan sampai pendidikan di negeri sendiri dirampok oleh para pembantu2 (antek-antek) yg tidak mengerti benar tentang pendidikan. Hehehe untung saya bukan pembantunya jadi gak ada kesempatan merampok.

  3. Sekolah Gratis ?? wah impian indah .. siapa sih yang tidak mau dan yakin dong pasti lebih baik…
    hanya saja diliat dari sisi mana “GRATIS” nya, kira-kira mampu kah kita ??

    Mungkin hampir sama pola nya dengan gonjang-ganjing Sekolah Murah/Pendidikan Murah .. tergantung darimana nya kita melihat sisi “MURAH” nya.. masa sih kita beli komputer P4 multimedia dengan harga 3Jt dikatakan Mahal ??? wah kalo ini dibilang mahal kasian yang jualan .. gak dapat apa-apa hayoo…

    Iya nih pak jangan janji muluk2 tentang pendidikan yang penting ACTION nya bagaimana mendidik siswa yang berahklak, pandai, ber-etika.

  4. @ Syarif Winata
    Bener… impian semua orang untuk menagih janji seperti yg juga di amanatkan dalam UUD 1945 tapi tidak kunjung dipenuhi. :) Relatif yah…. relatif dan tergantung cara pandang/sudut pandang… nih.bung wadehel…motto-nya kepakai di postingan ini. Gratis khan … minjem motto-nya.

Komentar ditutup.