Kepala Sekolah “Semakin Sakti” (Permendiknas No. 28 Tahun 2010)

Membaca berita tentang kepala sekolah sekarang mendapatkan perlindungan/payung hukum yang lebih baik. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangkan  memutasikan seorang kepala sekolah sesuai dengan kehendaknya. Apa lagi kalau itu dilakukan secara dadapakan. Ini didasari dengan dikeluarkannya Permen No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah. Mau unduh (downlaod) Permen No. 28 Tahun 2010 klik di sini. Permen ini berlaku paling lambat tahun 2013. Ringkasan Permen No 28 Tahun 2010 dapat di unduh di sini.

Untuk jadi kepala sekolah/madrasah juga tidak lagi boleh sewenang-wenang, harus mengikuti proses yang telah ditetapkan, sebab selama ini ada beberapa daerah dan instansi yang mengangkat kepala sekolah tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Bahkan ada juga kepala sekolah setelah 2 kali menjabat tidak dilakukan rotasi kepala madrasah. Hal ini akan menjadikan situasi yang tadinya kurang kondusif menjadi berlarut-larut kemudian mengakibatkan sekolah itu tidak berkembang. Ini adalah ideal, nyatanya tentu banyak penyimpangan akibat pemahaman kebijakan kewenangan institusi yang ada.

Meskipun demikian, untuk jadi kepala sekolah bukanlah cita-cita setiap guru. Saya secara pribadi tidak berminat dan berniat untuk jadi kepala sekolah/madrasah. Pasalnya saya tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Selain itu jadi kepala sekolah, menurut penilaian saya di daerah saya, diperlukan kelihaian khusus. Guru belum pernah ikut tes cakep (calon kepala sekolah) sudah bisa diangkat jadi kepala. Ini bukti ketidakseriusan institusi yang menaungi saya. Bahkan alasan kondisi mendesak untuk mencari kepala sekolah saja ditawar-tawarkan dan tidak ada yang minat.

Sebenarnya sebelum permen 28 tahun 2010 ini keluar sudah ada aturan bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus dipersiapkan lebih dahulu. Aturan lama itu ada pada Kepmendiknas nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Memalui kaderisasi dari sekolah masing-masing hingga seorang bakal calon kepala sekolah harus mengikuti serangkain uji yang mengindikasikan kompetensi seorang kepala sekolah. Anehnya itu semua tidak atau belum diterapkan oleh institusi berwenang. Masih dijumpai beberapa penyelewengan soal pengangkatan kepala sekolah.

Suatu kasus yang terjadi di wilayah sekitar saya bertugas. Suatu ketika ada didirikan sekolah/madrasah baru yang belum memiliki kepala sekolah/madrasah. Ini “terkesan” dadakan dan terkesan ada motif tertentu, ketika akan dilakukan penetapan kelapa di situ mengalami kesulitan. Kemudian ditawarkan kepada beberapa orang guru ternyata tidak juga ada yang berminat. Sampai akhirnya ada guru yang menyatakan siap untuk memimpin sekolah setingkat SMA itu dari guru setingkat SMP. Ini menunjukkan sangat lemahnya sistem pengangkatan seorang kepala sekolah. Akhirnya belum genap satu tahun sang kepala sekolah tersebut mengundurkan diri tanpa ada pertanggungjawaban. Sekolahnya ditinggalkan begitu saja. Inilah dampak nyata dari pola yang dianut sesuka hati.

Semoga dengan diterbitkannya permendiknas yang juga berlaku untuk kepala madrasah yang ada dibawah kementerian agama itu bisa konsisten menjalankannya. Penyelewengan dari segala peraturan menunjukkan ketidakseriusan suatu intansi itu. Pola-pola pengangkatan seorang kepala sekolah yang basi sudah saatnya dibuang. Apakah ini karena para puncuk pimpinan itu masih merupakan “orang-orang lama” yang belum memiliki pola pikir baru? Entahlah. Sehingga untuk sekedar menjalankan aturan yang sudah jelas saja tidak mampu, atau memang tidak niat.

Bahkan di wilayah saya bertugas ada beberapa kepala madrasah yang sudah 2 kali menjabat tidak juga di lakukan mutasi. SK-nyapun tidak jelas, untung saja tidak ada yang memperdulikan keabsahan atas semua keputusan yang diambil kepala sekolah/madrasah tersebut. Sekali lagi sebelumnya sudah aturan yang menyatakan bahwa setelah kepala sekolah/madrasah 2 kali menjabat  di sekolah/madrasah itu harus dimutasi ke sekolah lain. Nyatanya, begitulah keadaan praktiknya.

 

About these ads

5 thoughts on “Kepala Sekolah “Semakin Sakti” (Permendiknas No. 28 Tahun 2010)

  1. nah ini baru cara perekrutan kepala sekolah yang benar biar kepsek kepsek kita punya kompetensi yang baik yang siap mengebangkam sekolah kearah lebih baik so selamat berlomba menjadi kepsek yang berprestasi ya….kan. tapi pasti ada perda yang akan mempermudah semua itu

  2. uru belum pernah ikut tes cakep (calon kepala sekolah) sudah bisa diangkat jadi kepala.

    imho … biasanya diklatnya belakangan, setelah diangkat jadi kepala sekolah :)
    sama kayak diklatpim gitu kira2 ya pakde

    • Yah biar gampang nyekok-in pemikiran-pemikiran agar punya “loyalitas dan royalitas tinggi” terhadap atasannya lagi hehehe. Mosok gak tahu diri sudah dikasih jabatan gitu. Apa mau tak copot jabatan-mu itu heh.

  3. Wah makin “greng” aja isu KS dimana-mana, semoga keragaman masalah menjadikan pemikiran banyak fihak, selain adanya regulasi perlindungan kesewenang-wenangan Bupati/Walikota and Kadis, juga sekaligus diatur regulasinya tentang pertanggungjawaban kerja KS yang sebagian masih menyimpang all 1) tidak mengajar dikelas 6 jam/minggu 2) mengelola keuangan tidak transparan 3) arogan terhadap bawahan atas saran dan kritikan konstruktif 4) melakukan berbagai upaya menguntungkan kelompok dan pribadinya, pendek kata pertegas peran KS yg berprestasi naik jadi pengawas yg jelek cepat diamputasi jadi guru lagi, Insya Allah sekolah maju jika KS memiliki komitmen dan integritas yang baik, selamat untuk para KS yang baik dan tolong berubah dari paradigma lama menuju era demokratisasi, siiiip bro

Komentar ditutup.