Bukan hanya dunia hukum di Indonesia yang carut marut, dunia pendidikan di negeri ini juga demikian terutama sistem dan pelaksanaan ujian nasional.

Jika di dunia hukum dikenal mafia peradilan, makelar kasus, maka di dunia pendidikan ada yg namanya mafia ujian nasional. Ini bukanlah rahasia lagi, meskipun pembuktian sulit dilakukan.

Kondisi tersebut secara tidak langsung diiyakan oleh Ketua Umum PGRI sebagaimana yang ditulis kompas edisi cetak hari ini. Pimpinan daerah dan kepala dinas pendidikan melakukan penekanan kepada para kepala sekolah dan guru. Bahkan secara diam-diam mereka “mengunakan cara yang tidak pantas”.  Semua demi gensi. Gengsi daerah agar dipandang berhasil bla bla bla bla.

Saya tidak tahu persis seperti yg terjadi di propinsi tempat saya bertugas beberapa tahun lalu karena kehebatannya akhirnya propinsi ini menempati peringkat kelulusan tertinggi di negeri ini. Seperti yang pernah saya tulis di sini. Inikah gengsi? Apa yang dirasakan masyarakat setempat dengan “prestasi hebat itu”. Nihil…

Bahkan ada isu seorang kepala dinas pendidikan yang dipindahkan ke dinas lain lantaran tidak bisa memenuhi keinginan pimpinan daerah. Kepala dinas tersebut enggan untuk melakukan “tindak mafia UN” yg berdampak wilayah yg dikuasainya banyak yang tidak lulus ujian nasional. Naif sekali.

Peran pimpinan daerah semakin kini sepertinya semakin kuat saja intervensinya dalam dunia pendidikan. Bahkan apa yg terjadi di suatu sekolah pun “diobok-obok”. Kemandirian sekolah seolah-olah terkebiri. Entah apa yang terjadi dengan pelaksanaan ujian nasional tahun depan.

Tahun depan rencananya pelaksanaan ujian nasional akan diperketat pengawasannya. Pengawas-pengawas itu juga manusia. Seberapa baikkah mental pengawas, pelaku rekap data hasil ujian dan pihak terkait lainnya? Inilah adanya.

Dimanakah nurani mendidik para guru dan kepala sekolah dalam mengantarkan siswa agar sukses ujian. Mereka-mereka itu sering mengajarkan kejujuran dalam berprilaku. Namun cara-cara kotor pun ia lakukan. Cara kotor yang tidak benar ia lakukan agar sekolahnya “sukses” melewati ujian. Tak ayal lagi sukses semu-lah yg akan dicapai. Kebanggaan yang kosong tak berisi.

Tentu di negeri ini masih ada kepala sekolah dan guru yang anti dalam tindak “kejahatan” dalam ujian nasional. Cara-cara elegan masih mudah dilakukan dengan tanpa resiko. Mengapa melakukan mafia ujian yg penuh resiko?

Introspeksi diri

Tidak satupun siswa saya yang  tidak pintar. Yang ada hanyalah para siswa pemalas. Mengapa mereka menjadi malas? Mereka tidak tahu bagaimana cara dirinya bisa belajar dengan benar. Akibat tidak tahu cara belajar yg benar, mereka tidak bisa menikmati proses pembelajaran baik di kelas atau di rumah. Akhirnya berbagai materi prasyarat untuk bahasan berikutnya tak dimiliki.

Jika sudah demikian maka pembelajaran tersendat. Masih mending hanya tersendat sesaat. Lebih parah adalah materi mendasar yg semestinya ia sudah kuasai di tingkat SD ia-pun lemah. Pondasi dasar jadi rapuh. Kalau sudah demikian bagaimana mesti bisa dibangun bangunan materi belajar lebih tinggi?

Suatu peristiwa sesaat saya bertindak sebagai guru pengganti guru matematika. Pokok bahasannya adalah persamaan kuadrat. Saya dapati siswa yang masih belum dapat menyelesaikan proses pengurangan 36 – 40… hasil hitung siswa itu adalah 0,6. Proses berhitungnya adalah dengan melakukan proses perhitungan yang disusun vertikel layaknya penghitungan biasa. Ini adalah siswa kelas X setingkat SMA. Bahkan proses perhitungan perkalian bilangan 1-10 juga ada yang tidak hafal.

Peristiwa di atas saya yakini terjadi di kelas lain (sekolah lain juga) bahkan level yg lebih tinggi. Saling mempersalahkan bukanlah solusi yg mesti segera. Yang perlu adalah bagaimana guru membantu siswa untuk dapat mengatasi kelemahannya.

Program remedial yang secara ideal akan dapat membatu siswa-siswa “payah” dapat diterapkan. Tentu jika dalam kelas siswanya tidak berjubel. Ada perhatian khusus dari guru mata pelajaran untuk siswa tersebut. Walaupun maksud remedial adalah untuk pelajaran yg “baru berlangsung” namun jika didapati siswa seperti kasus di atas maka bukan remedial lagi namanya. Tapi kasus seperti itu dapat segera diatasi dengan menunjukkan cara penyesaian proses hiutng yg simpel itu. 2 – 3 kali dilatih akhirnya toh mereka bisa.

Kemacetan itu adalah sesaat. Selanjutnya proses pembelajaran akan dapat berjalan lancar. Penemuan-penemuan kesulitan belajar selama proses belajar yang seperti tadi perlu penanganan yg segera. Perlakuan itupun tidak perlu waktu ekstra. Kadang memang guru kurang mau perduli dengan keadaan siswanya. Akibat berikutnya adalah selalu sulit dan sulit saja siswa mengikuti pembelajarannya. Siswa jenuh, bosan, dan bisa saja berakibat lebih jelek.

Jadi dalam keadaan seperti itu yg diperlukan adalah guru mau untuk selalu mengamati kondisi siswa. Segera membantu mencarikan solusi bagi siswa yang biasa di klaim siswa yg bodoh. Jika tidak maka bisa saja sebutan itu akan berbalik kepada sang guru… gurunya yg gak pinter sebagai guru.

Seleksi kolom biasanya hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan tabel atau aplikasi spreadsheet. Namun kadang kita memerlukan pemilihan teks tertentu yg berada pada kolom pada tulisan yang bukan berbentuk tabel.

Kate adalah teks editor seperti teks editor kebanyakan, namun ia memiliki kemampuan untuk seleksi mode kolom. Untuk melakukannya klik Edit > Block Selection Mode atau dengan menekan Ctrl+Shift+B selanjutnya bisa dilakukan seleksi mode kolom pada deretan teks yang ada pada suatu kolom.

Openoffice Writer juga mampu melakukan seperti halnya Kate. Caranya kita mesti mencentang Block Area dari menu Edit > Selection Mode > Block Area (Alt + Shift + B)

VIM juga mampu melakukannya. Tapi… Ok nanti dilanjut deh. Masih banyak lagi teks editor melakukan seleksi kolom untuk keperluan tertentu.

Kemarin saya baca di Kompas.com, bahwa guru perlu di sebar kembali ke daerah-daerah yg benar-benar memerlukan guru. Suatu fakta bahwa memang tidak sedikit di wilayah perkotaan yang “enak” menumpuk guru-guru yg semestinya tidak perlu terjadi. Tidak terjadi kalau saja pihak berwenang tahu soal kebutuhan akan guru tertentu. Jika sudah demikian mereka akan berkomentar bahwa me-redistribusikan guru merupakan pekerjaan yg tidak mudah. Nyatanya juga guru-guru akan enggan karena sudah “mapan”. Inilah dampak kebijakan yang amburadul dalam sistem penempatan guru.

Soal peluang untuk mutasi setelah sekian tahun adalah hal yg wajar, namun dengan kebijakan yg seperti itu membuat guru kadang setengah hati dalam “mengabdi”. Dalam pikirannya adalah bagaimana caranya agar dirinya secepatnya mutasi ke tempat yg ia inginkan. Padahal semestinya mereka itu siap dengan segala konsekwensi akan tugasnya semenjak ia mendaftar diri sebagai guru. Dengan kebijakan boleh mutasi setelah sekian tahun inilah yang akan membuat di suatu sekolah menumpuk banyak guru yang sebenarnya “tidak lagi diperlukan oleh sekolah itu”. Seberapa sulitnyakah memanaj sistem kepegawaian terutama guru?

Suatu hal yg kerap terjadi saat kasus mutasi pegawai adalah ada saja sekolah yg semetinya tidak lagi memerlukan guru mata pelajaran X tetapi tetap saja menerima, memberikan rekomendasi dapat menerima guru hasil mutasi itu. Di sinilah letak persoalan, sumber petaka “guru nggrompol” di sekolah tertentu. Ini terkait mutasi guru.

Penyebab sebaran yg tidak merata adalah “tidak dilakukannya” analisis keperluan guru dengan sungguh-sungguh yang berakibat menumpuknya guru mata pelajaran tertentu di suatu sekolah. Ini real-nyata terjadi, baik di madrasah (depag) atau sekolah (diknas). Kalau yg ini pihak guru tidak dapat dipersalahkan… karena kesalahan sistem penempatan guru yang “ngawur”. Ujung-ujungnya kalau sudah demikian kesempatan untuk “proyek” pemetaan kebutuhan guru dengan alasan agar tidak begini begitu lagi.

Suatu potret di tempat saya mengajar.

MAN Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 4 kelas X, 2 kelas IPA, 4 kelas IPS, 2 kelas Bahasa. Ada mata pelajaran dengan guru berlebih, ada mata pelajaran yg tidak ada guru sesuai bidang yg diajarkannya. Guru Kimia sebanyak 3 orang. Jumlah jam pelajaran (jp) kimia semua-nya sebanyak 8 jp kelas X, 4 jp kelas XI, 4 jp kelas XII. Padahal menurut beban tugas seorang guru setidaknya 24 jp (tanpa tugas lain). Dijumlahkan saja hanya ada 16 jp artinya 1 guru kimia saja sudah lebih dari cukup. Guru biologi juga demikian, 3 guru dengan total jp hanya 16 jp. Sementara guru kesenian, guru olah raga, guru TIK, guru PKn, guru Sejarah tidak dimiliki sekolah saya. Jumlah jp masing-masing mata pelajaran tersebut adalah sebanyak 24 jp (1 guru). Bahasa inggris kurang 2 guru, Matematika kurang 1 guru.

Di tempat saya mengajar, guru berlebih tadi bukan akibat mutasi guru, tetapi kesengajaan pengambil kebijakan pegawai saat itu karena memang ia tempatkan di situ. Jika merujuk profesionalitas guru maka mata pelajaran harus diampu oleh guru dengan latar belakang bersesuaian. Namun akibat mungkin tidak ada analisis kebutuhan guru itulah ketidakprofesionalan itu sengaja diciptakan. Inilah ketidakberesan penterjemahan kebijakan pemerintahan pusat di wilayah. Jika ada guru yg ingin mutasi ke tempat lain dari madrasah itu (karena sudah berlebih) menjadi wajar, lebih-lebih jika madrasah yg dituju adalah bener-bener memerlukan tenaga guru tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak diijinkan mutasi dari pimpinan karena tenaga guru mata pelajaran tersebut berlebih.

Melihat formasi penerimaan CPNS tahun ini untuk madrasah tempat saya mengajar tidak mendapatkan jatah sama sekali, terutama untuk mata pelajaran yg memang belum ada guru mata pelajarannya. Saya sendiri heran apakah penetapan formasi itu berdasarkan kebutuhan dari bawah atau kebijakan dari atas yg buta tanpa melihat hasil analisis keperluan guru? Sebab ada sekolah yg guru mata pelajaran tertentu sudah berlebih tetap saja mendapat kuota guru lagi. Siapakah yg berkepentingan dalam hal ini, yg “merusak” pendidikan seperti itu.

Bisa saja dibuat skenario untuk memutasikan guru-guru berlebih. Dilakukan uji kelayakan pada tiap guru untuk mencari yang terbaik, bersaing untuk dimutasikan atau tidak dimutasikan, atau dilakukan wawancara. Yang penting semua diniatkan untuk memperbaiki sistem kepegawaian. Tapi entahlah kalau mental pengambil keputusan juga rusak sehingga dimungkinkan untuk KKN agar begini begitu.

Makian Diri

Siswa di sekolah selalu mendengarkan saran dari guru agar dirinya selalu belajar, rajin belajar, giat belajar, bersemangat belajar. So… apakah para guru itu juga rajin belajar, mencermati apa yg akan diajarkannya? Jika guru itu juga punya aktivitas belajar serajin yg ia sarankan kepada muridnya, maka guru akan menjadi pintar terkait penguasaan materi pengajarannya, menguasai teknik pengajarannya, membuat siswanya selalu tertarik dengan pelajaran yg dibawakannya. Namun apa yg terjadi di kebanyakan sekolah di negeri ini?

Banyak materi pelajaran yang semestinya ia kuasai menjadi mentah dan dangkal. Lebih-lebih metode pengajarannya di garansi bakal lebih parah. Inilah salah satu penyebab payahnya pendidikan di negeri ini. Kalau sang murid malas belajar ini adalah imbas dari sang guru yg tidak rajin belajar juga. Dalam hal ini guru enggan untuk mau bertukar pikiran dengan rekan sejawatnya dengan niat untuk memperbaiki dirinya. Banyak waktu terbuang ketika sesama guru bertemu membahas hal-hal diluar dari apa yg semestinya di bahas layaknya seorang guru. Kadang ada guru yang merasa malu jika mendiskusikan terkait bahan yg ia ajarkan padahal banyak yg ia sendiri tidak pahami. Naif sekali jika hal ini sampai terjadi. Jika tiap saat guru mau berdiskusi entah dengan guru serumpun atau guru mata pelajaran berlainan sekalipun, maka suasana di ruang kerja menjadi ruang pembelajaran bagi guru, yg tentu saja tidak harus formil layaknya sedang sidang.

Suatu  ketika guru berkumpul disela menunggu jam mengajarnya malah dijadikan ajang ngerumpi tak berguna yg kadang berdampak miring dan tidak sepantasnya dilakukan para pendidik. Waktu belajar buat para guru sia-sia. Barangkali para guru yg seperti itu sudah merasa ilmu yg ia kuasai sudah cukup atau bahkan merasa lebih dari cukup. Sombong sekali sepertinya. Ritme kerja guru jika sama dengan para pegawai di bank, maka pendidikan di negeri ini akan segera menggeliat dan akan menghasilkan manusia terdidik yg hebat dari sisi manapun. Tapi nyatanya…

Sebagai seorang guru dituntut untuk selalu belajar sampai kapanpun dan tentang apapun terkait apa yg menjadi bagian pelajaran yg diajarkannya. Sudahkah semua guru melakukannya secara serius? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing sebagai pengajar/pendidik. Setiap guru akan dapat memperkirakan akan keberhasilannya dalam pengajaran hanya dengan melihat kemampuan diri baik penguasaan materi pelajaran maupun penguasaan kelas/ teknik pengajarannya. Instropeksi diri jauh akan lebih baik dibandingkan jika kita di koreksi pihak lain. Dan hal ini tentu tidak perlu menunggu sampai saat tertentu. Tapi mulai saat ini wajib kita lakukan. Beranjak untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki penguasaan materi serta mencoba terobasan baru sehingga berbagai persoalan dalam pengajaran terselesaikan.

Secara formal berbagai perangkat dibuat guru dengan terpaksa ia buat namun hanya sebatas itu maka ke sia-sianlah yg ia dapat. Tak ada manfaat berarti buat pengembangan kemampuannya terkait profesionalisme sebagai guru. Supervisi yg dilakukan atasanpun menjadi tidak berarti jika ia lakukan hanya sebagai formalitas belaka lepas dari esensi maksud supervisi untuk perbaikan-perbaikan buat pihak yg disupervisi. Kepura-puraan dalam segala hal hanya akan menghasilkan kesemuan. Termasuk dalam hal pengajaran di sekolah.

Lantas jika demikian pantaskah guru disebut sebagai guru? Mari kita simak ke dalam diri…