Pengawas Kurang Awas

Membaca artikel/berita di waspada dan kaltimpost hari ini serasa membangkitkan saya untuk menulis hal tentang kepengawasan sekolah yg sudah menjadi draft di otak saya. Terus terang seumuran belum pernah jadi pengawas sekolah, tapi kalo cuman ngomentari aja yah bisa.

Seperti yg ada dalam paparan berita di kaltim post itu bahwa tugas pengawas adalah: untuk membina, menilai, dan mengawasi pelaksanaan teknis dan administrasi pendidikan. Lebih tegasnya pengawas sekolah memiliki tugas dan fungsi yang sangat menentukan dalam pengendalian mutu, kontrol proses dan evaluasi kinerja guru.

Karena begitu banyak-nya tugas yg mesti diembannya maka diperlukan sosok yg cerdas, cekatan, dan benar2 awas sehingga standar mutu pendidikan menjadi bener2 terkontrol. Karena di sini seorang pengawas juga berperan sebagai quality control terhadap jalannya pendidikan secara langsung.

Kualitas seorang pengawas semestinya bagaimana? Karena tugasnya yaitu sebagai pengendali mutu, kontrol proses, evaluasi kinerja guru, maka kemampuan pengawas harus bisa menguasai hal-ihwal tugas dan fungsinya. Maka layak saja bahwa seorang pengawas harus lebih banyak memiliki pengalaman, wawasan dan pengetahuan yg memadai terhadap segala hal terkait usaha peningkatan pendidikan di wilayahnya.

Kenyataan dilapangan bagaimana? Selama saya mengajar hampir 10 tahun ini belum pernah ada pengawasan dari seorang pengawas. Padahal saya tahu ada orangnya. Selama itu tugas pengawas paling banter kunjung ke sekolah lalu ngobrol sana sini, tidak ada pembinaan sama sekali. Kebanyakan pengawas ini adalah orang yang pernah menjabat kepala sekolah yang nyaris pensiun. Dan sayangnya kebanyakan kepala sekolah dan mantan kepala sekolah yg jadi pengawas itu agak-agak kuper. Akibatnya seperti yang saya tulis di artikel Kepala sekolah PKI sekolah tidak maju itu.

Menurut saya pengawasan itu dilakukan dengan maksud agar semua bisa berjalan sesuai dengan tujuan semula. Tapi nyatanya hal itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya pendidikan jadi bener-bener amburadul. Sebab selama ini masalah pengawas sekolah jumlahnya sangat terbatas sekali. apakah pemerintah memang tidak memperdulikan akan hal ini, sehingga dari segi kuantitas saja jumlahnya tidak memadai. Suatu contoh di kabupaten di daerah saya hanya terdapat seorang pengawas sekolah untuk tingkat SMA, sementara sekolah yang mesti diawasi banyak sekali. Tapi dari tahun ke tahun jumlahnya tidak ditambah juga.

Kita tahu menurut tugas yang mesti diemban jika pengawas sekolah harus melakukan monitoring terhadap semua guru juga, apakah ilmu/latar belakangnya itu sesuai dengan setiap guru yg sudah pasti mengajar bermacam2 mata pelajaran. Lalu sumbang saran apa yang ia bisa lakukan jika latar belakang kemampuan pengawas tidak sama/sesuai dengan guru yang memiliki latar belakang pendidikan  berbeda dengan dirinya.

Menurut saya sekali lagi idealnya pengawas sekolah itu setidaknya jumlahnya sebanyak jumlah mata pelajaran yg diajarkan disekolah juga, sehingga tugas pengawasan terhadap proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan dapat mengontrol perkembangan pengajaran di sekolah. Namun sekali lagi ini tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah. Sementara pihak dinas pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk pengawasan ini.

Kalaupun hal ini sudah dilakukan pengawasan itu hanya dilakukan sebatas administrasi belaka tidak menyentuh akar persoalan penyebab jeleknya mutu pendidikan. Seperti yg juga dilakukan seorang kepala sekolah sebagai supervisor juga tidak lebih dari segi adminstrasi juga, sebab seorang kepala sekolah tidaklah mungkin menguasai seluruh mata pelajaran yg diajarkan di suatu sekolah yg ia pimpin itu.

Oleh karena itu selayaknyalah bahwa pengawas sekolah itu dari segi jumlah harus sama dengan jumlah mata pelajaran yg ada di sekolah yg diawasinya.

Masih mengutip dari Kaltimpost bahwa salah satu yg menjadi kendalanya atau yg menjadi alasan kurang optimalnya kegiatan kepengawasan ini adalah kurang jelasnya aturan yg mesti dipakai. Nah lhoo kok bisa yah?

Berbagai kendala yang ditemukan, antara lain lemahnya regulasi, kebijakan pemerintah, sumber daya, dan dana. Disebutnya, ada empat permasalahan mendasar yang mewarnai pengawas sekolah. Permasalahan itu, antara lain, masih kurangnya kualitas dan kuantitas pengawas sekolah secara nasional.

Itu artinya pemerintah memang tidak begitu serius menangani pengawasan di setiap sekolah, oooo pantas saja pendidikan tidak bisa meningkat lebih baik. Maka jika hal itu tidak juga teratasi dengan baik… Omong kosong pendidikan di negeri yg tidak sedikit memiliki anak yg berpotensi pinter itu bisa tergarap dengan baik untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Wassalam,

Urip Kalteng

Iklan

9 responses

  1. Disini, sekolah selalu memberi amlop (tentu saja isinya duid) kepada para pengawas yang datang. Saya melihat itu seperti suap, entah sebenarnya gimana. Pembenaran mereka sih, katanya itu untuk… “pantes-pantes” saja.
    Jangan-jangan itu penampakan lain dari hantu korupsi?

  2. Yang terjadi adalah bahwa pemberi amplop itulah yang sedang melakukan penyelewengan, karena di peraturan-nya saya yakin tidak ada kewajiban memberi amplop yg berisi duit. Jadi pemberi amplop itulah sesungguh-nya koruptor yang nyata.

  3. penerima juga koruptor.
    pengawas harus orang yang bersih.

  4. m!zZ r3!na r@dcLIffE

    masa sih

  5. penerima dan pemberi sama sama koruptor,,tapi yang jelas jika ada kesempatan…yah ghimana ghitu…///hanya orang yang benar benar cinta ALLAH yang sanggup tidak korupsi…

  6. Sama di Jawa Timur en kotaku juga seperti itu, pengawas datang jam 08.00 pagi pulang jam 11.00. Alasannya pembinaan padahal pengawasnya aja yang males.

  7. hai mas
    apa kabar?
    mas bisa minta urlnya ga?
    mas saya mau tanya tentang buat rss feed
    makasih

  8. Ass. Wr. Wb
    Menyikapi komentar yang terdahulu, rasanya geli juga perasaan ini. Pengawas sekolah ya…., gitu-gitu aja (tetapi tdk semua begitu). Dari Tupoksinya wah “mantap” lho PS itu. Tapi setahu saya, sejak jaman Otoda posisi pengawas ini tidak jelas,lho. Pada struktur organisasi di Dinas Pendidikan PS terletak pada kotak di samping Kadis, yang tertuliskan Pejabat Fungsional Dinas, dengan garis putus2 yang dijelaskan sbg grs koordinasi.Tapi nyatanya diajak koordinasi atau tdk tu Pak PSnya.
    PS biasanya gak punya kantor lho, kalau ada paling nebeng (PS TK/SD ya di kantor KCD/UPT dengan pendanaan yang nggak jelas, baik biaya rutin/ATK atau operasional). Namanya ya nebeng tergantung budibaik/sodakoh dari KCD (he he he, Kacian Ya.)
    PS juga manusia, Sertifikasi Guru dan Dosen dan berlangsung, PS nggak jelas. Tunjangan Fungsional Guru lebih tinggi dri PS, ini yang bikin tambah aras-arasen,sebab anak kuliah tidak cukup dibayar dengan pengabdian tapi dibiayai dengan uang semesteran.
    Nah,Gimana hayooooo
    Enak…..nya tuk PS, ya… enjoy aja……
    Sebagai pengendali mutu, kontrol proses, evaluasi kinerja guru, maka PS hrs gaul (buka internet trus baca) biar gak malu-maluin.
    Tulus hati ramah-tamah, gak perlu marah-marah.
    Percaya pada Allah Tuhan YME, bahwa Beliau gak bakal salah alamat ngirim rejeki pada PS (sesuai sidik jari, he he he).
    Uang dalam amplop tanpa SPJ haraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmm.
    (maka tuk sekolah yang mapan, anggarkan tu supervisi, biar ada SPJnya)
    Agar pendidikan maju ya :
    1. Ngangkat PS sesuai peraturan (dah belum)
    2. Posisikan PS pada tempat yg semestinya
    3. Penuhi hak2 PS (jangan dituntut kewajibannya aja)
    4. Itu dulu, biar gak pusing

    Wassalam

  9. Astaghfirullah…………………..
    lha sekarang tu sulit je nyari manusia yang bermental ok, gimana nich ada saran yang paling jitu gak…..? soalnya sekolah kita nich suangat perlu untuk diangkat tinggi-tinggi…. lha coba tho……… orang jadi pinter tu yang minterin siapa….? lha kok pendidikan di negara kita ini malah dijadikan obyek bisnis…… walah…… kapan yoooo negara Indonesia ini akan mengjadikan pendidikan no wahid dari yang lain-lainnya…..?
    Pengawas………oh pengawas…. semoga kinerjanya akan lebih baik …. Amiiiiin…