Interferensi Dikjar Ke Dalam Sekolah

Cerita di sebuah kabupaten

Dengan diberlakukannya program sekolah gratis, banyak pihak yang senang menyambutnya. Orang tua siswa, guru, dan dinas pendidikan dan pengajaran (DIKJAR) di kabupaten. Nah pihak terakhir itu memanfaatkannya dengan melakukan interferensi (campur tangan) kepada sekolah-sekolah. Diakui atau tidak oleh pihak dikjar itu sudah ia lakukan. Kalau tidak mau dikatakan pihak dikjar yang melakukan … ah itu jelas SI OKNUM.

Akhir-akhir ini di kabupaten X sedang maraknya program sekolah model. Program ini menindaklanjuti komitmen bupati yang ingin sesegera mungkin untuk meningkatkan pendidikan di daerahnya agar lebih baik. Sayangnya komitmen itu diterjemahkan kurang tepat oleh pihak yang mengurusi pendidikan di wilayah itu. Pihak dikjar lalu menerjemahkan dengan membuat sekolah model untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Sayangnya lagi agenda semacam itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, semua didikte dari dikjar. Otonomi sekolah sudah diobok-obok. Kepala sekolah yang tidak punya kekuatan luluh begitu saja seperti kerbau ditusuk hidungnya. Apalagi para kepala sekolah yang sekolahnya dijadikan sekolah model itu baru saja diangkat. Semakin buruklah kondisinya.

Guru berontak tapi justru ditanggapi miring oleh pihak dikjar. Semua itu terjadi karena datangnya niat tidak dari dalam sekolah. Semua datang dari kemauan pihak atas (dikjar). Kacaunya, begitu program bergulir semua tetap dikendalikan dari atas. Ada hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan justru dilakukan.

Contoh: ada suatu sekolah SMP yg sebelumnya sudah memilki laboratorium multimedia dan cukup memadai, karena ada program sekolah model yang didalamnya juga memprogramkan pengadaan lab multimedia maka diadakanlah lab multimedia yang sebenarnya tidak diperlukan. Semua itu terjadi karena motivasi “proyek untuk pengadaan lab multimedia itu” dan dengan berbagai dalih. Yang berkepentingan disini jelas bukan pihak sekolah, karena sebenarnya sekolah tidak memerlukan hal itu. Pihak dikjarlah yang berkepentingan. Semua orang tahu bahwa setiap proyek pasti ada sesuatu yg terkait dengan 3 huruf yang selama ini ingin diberantas itu. Kekeliruan itupun ganda, karena pengadaan lab multimedia itu mengambil ruangan yang tadinya dijadikan laboratorium elektronik, lab itu menjadi ditiadakan, kalau tidak yah memindahkannya ke ruang yang sangat tidak memadai. Padahal lab itu selama ini merupakan lab satu-satunya yang memang diperlukan oleh siswa yang ingin belajar ketrampilan elektronik.

Contoh lain: di salah satu sekolah SMA (sekolah ini dijadikan proyek sekolah Model) tidak memiliki sarana komputer yg memadai untuk pembelajaran TIK, tapi tidak segera disediakan. Padahal sekolah itu sudah menjalankan KBK yang di dalamnya ada pelajaran yg harus ditempuh semua siswa yaitu TIK. Malahan lab multimedia yang mestinya belum begitu mendesak malah didahulukan. Disini kita melihat suatu keadaan betapa kuatnya interferensi dikjar ke dalam sekolah.

Penyebab semua itu jelas karena lemahnya pengawasan. Pengawasan hanya dilakukan sesuai atau tidak sesuai rencana dan pelaksanaan saja, tidak di awasi apakah rencana itu perlu atau tidak. Tidak dilakuakan evaluasi secara mendalam terlebih dahulu. Akibatnya banyak sekali program yang mubazir, sepertinya perencanaan sangat tidak mengena dalam menerjemahkan keinginan bupati itu.

Belum lagi baru-baru ini ada pencanangan sekolah mandiri… terdapat dana sebesar sekian juta. Ternyata dana itupun rencananya tidak akan diserahkan sekolah untuk dikelola sebagaimana program sekolah mandiri. Saya jadi gak ngerti itu sekolah dikatakan sekolah mandiri tapi semua itu disetir oleh dikjar, dimana letak mandirinya.

Lalu masih adakah otonomi sekolah jika kejadian itu terus bergulir? Pihak sekolah seolah-olah dijadikan lahan proyek, diperintah ini itu, sementara itu hak-hak guru yang selama ini dinikmati guru perlahan dipangkas dengan kebijakan sekolah gratis. Sedemikian arogan-nyakah otonomi pendidikan di daerah?

Bagaimana keadaan sekolah di daerah lain?

Mari berbagi cerita tentang keadaan sekolah di daerah kita melalui blog.

Iklan

13 responses

  1. ANNYINGGG!!!!
    DIKJAR ANYINGGG BENER-BENER!!!!
    JADI EMOSI SAYA BACANYA!!
    LAH EMANG GAK ADA SEMACAM BADAN WATCH-NYA GITU APA?

    LAH MEREKA KALO SEWENANG-WENANG SEENAKNYA GITU GAK ADA YANG BISA DILAPORIN APA?

    wahh… harusnya pak guru jangan cuma protes diblog nih.. laporin dijarnya gak bisa ya? atau emang gak ada?

    ANYINGGGG!!!!!

  2. Pak, sepertinya makna desentralisasi dalam UU OTDA 1999 atau revisinya th 2002 belum bermakna delegasi authority hingga ke sekolah, tp baru sampai kepada penyelenggara pemerintah daerah.
    Saya sependapat dg om7ack, kalau ada lembaga supervisor yang berpihak kepada rakyat, tentunya segala pelanggaran dapat dideteksi, atau bagaimana kalau menulis artikel di koran ? Media biasanya punya kekuatan u memperngaruhi kebijakan pemerintah.

    Saya padahal berencana meneliti `kemandirian sekolah di Indonesia`, jangan2 belum ada contoh pelaksanaannya ya ?

  3. >> om7ock
    🙂 Sabar om… pengawasan ada sih ada (bawasda)… wong mereka tingkahnya mirip juga, sepertinya nunggu demo guru, Saya ini ngajar diluar kekuasaannya dikjar, nah SMP tempat istri saya ngajar yg di jadikan ajang mereka.
    Begitu rapat istri saya mengungkapkan pendapatnya dan spontan disambar dengan kalimat-kalimat bodoh oleh orang dikjar. Masalahnya komitmen dan keberanian kepala sekolah yg baru itu yg tidak ada. Karena baru dilantik, jangan-jangan kuatir dicepot, padahal belum dapat apa-apa (mungkin gitu kali pikiran mereka).

    >>murniramli
    LSM di daerah saya biasa cari makan juga dari kegiatan seperti itu, jadi begitu dapat sangu yo wis. Oknum wartawan lokal pun lebih sering minta sangu juga, PGRI cari aman saja. Masalah kemandirian sekolah saya yakin ada, biasanya sekolah swasta yang benar2 mandiri, kalau sekolah negeri mana ada yg mandiri.

  4. susahnya mewujudkan cita2 dikarenakan yang berwenang masih menganut semangat proyek yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. suatu konsep bagus tidak akan pernah menjadi kenyataan jika di lapangan praktek2 seperti itu belum hilang.

  5. Sekali lagi pihak pemerintah latah, kadang-kadang tanpa koordinasi dan kadang-kadang merasa lebih pintar dari orang lain. Bagi saya Dikjar dan sekolah adalah dua organisasi yang seharusnya saling bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang mendidik bagi bagi seluruh siswa. Namun anehnya sering terjadi “Kekuasaan” yang menciptakan bahwa sekolah “gak bisa ngapa-ngapain” kalau tanpa ada dikjar, dan itupun berlaku dimana-mana. Hayo coba tantang orang Dikjar adu ngajar TIK, adu ngajar Matematika, adu ngajar Kimia, yakin deh orang dikjar “keok” tapi urusan kenaikan pangkat, urusan kesejahteraan, urusan lain-lain administrasi guru, orang Dikjar yang punya domain dan kita menghormati pekerjaan ini.

    Kapan yaaa Dikjar atau apalah namanya bisa Harmonis dengan pihak sekolah ????

  6. waduuuhhhh….mau ngasih komen apa aku ini?? tapiiii sekolah itu kan basis pendidikan, nah klo didalamnya saja sudah rancu gitu..gimana mau nyetak kader2 bangsa yg baik dan pandai???
    bener2 prihatin…..oh pendidikan….pendidikan…semoga terjunjung tinggi, tanpa ditunganggi segelintir orang yg menyalah gunakan wewenang

  7. Kalau BAWASDA tidak bisa diharapkan, lalu kita harus berharap pada siapa???

    Menteri Pendidikan? SBY?? TUHAN???

    Gimana dong???!?!?!?

    *mual mules bacanya, serius!*

  8. benangnya terlalu kusut untuk diurai… tapi pasti akan tiba saatnya. Kita harus yakin. Betul ngga Pak Guru?

  9. Yang ada dalam otak para petinggi pendidikan di negara kita adalah “project oriented”. Tidak pernah mau melihat “process-oriented’ yang ada di sekolah…

    Benar-benar orang pinter yang keblinger….!!!

    *jangan-jangan pinter-pun nggak, tapi keblinger jalan terus* 🙂

  10. para guru sebaiknya mulai berusaha dlm segala cara, agar masyarakat luas mengetahui “Tragedi Pendidikan” ini dengan sejelas2-nya. hub. berbagai media, [mulai dari srt pembaca kek] beritahukan dengan selebaran dgn mengatasnamakan para guru / pendidikan tentunya, kpd Orang tua wali, dsb. sehingga, jika terus berlarut dan terjadi boming demo, para guru tdk sendirian. ada para orang tua murid seperti saya ini, dan itu tdk sedikit jumlahnya. pemberitahuan harus dari para pendidik, karena mereka yang mengatahui dan mengalami masalahnya langsung. dikjar kampreettttt…..

  11. Kalo kepala sekolah bagai kerbau ditusuk hidungnya, gimana dgn guru. Semprul juga itu orang.

    Ayo guru-guru pada demo : minta kenaikan gaji, sarana mengajar, otoritas mengajar, pengurangan jumlah murid di kelas, maxi 20 murid/kelas (masak 1 kelas isinya lebih dari 35 murid sih), dll.

  12. Ah biasa ajah di semua tempat yang terkait dengan kenegri-negrian yo gitu pak. Menimbulkan kengerian orang yang punya mata dan punya hati

    Hidup Dikjar ….. bukan pendukung korupsi loh aku