Ujian Nasional 2007 Telah Dihadang Persoalan

Berikut ini daftar beberapa persoalan terkait ujian nasional 2007 menurut lamunan saya. Hadangan persoalan yang akan kembali menerpa dunia pendidikan antara lain:

  1. Persoalan ujian nasional tahun lalu belum semua selesai.
  2. Prosedur Operasi Standar UN diubah lagi.
  3. Budaya mencari dan berharap mendapat bocoran soal sudah mulai merebak.
  4. Siswa didrill banyak latihan soal untuk 3 pelajaran yg diunaskan, pembelajaran menjadi tidak bermakna.
  5. Penganaktirian terhadap pelajaran lain seolah tidak dijadikan pertimbangan kelulusan, ini kesalahan persepsi ditingkatan paling rendah yaitu sekolah sendiri.
  6. Pengawasan diserahkan kalangan LSM dan kampus perguruan tinggi. Ini juga merupakan sumber kelemahan utama pengawasan karena banyak keterbatasan.
  7. Pelaku-pelaku kecurangan ujian tahun sebelumnya masih bercokol ditempatnya dan siap melakukan eksen prilaku curang kembali.
  8. Lubang-lubang sumber kecurangan lain masih menganga.

Jika semua persoalan ini tidak bisa diantisipasi, diselesaikan atau dicarikan alternatif lain, itulah hadangan nyata ujian nasional yg akan datang.

Solusinya: ujian nasional tidak perlu lagi diadakan. Biarlah jenjang yg lebih tinggi yang menyeleksi calon siswa atau calon mahasiswa jika para pelajar akan melanjutkan. Jika hendak bekerja, biarlah dunia kerja yang menyeleksinya.

Kontrol mutu diserahkan sekolah, biarkan seleksi alam berlangsung.

Iklan

24 responses

  1. Biarlah jenjang yg lebih tinggi yang menyeleksi calon siswa atau calon mahasiswa jika para pelajar akan melanjutkan. Jika hendak bekerja, biarlah dunia kerja yang menyeleksinya.

    Kata-kata ini begitu pas.. seperti minuman yang disajikan ketika kita merasa haus.. Ayo pak tetap semangat nggih…

    Helgeduelbek: Weh… mak nyessss sueger tenan… Wah iyah habis minum extra****

  2. Pak, katanya UN mau dimajukan ke April ya? Soalnya kata pak Menteri yang terhormat bulan Mei terlalu banyak “huru hara”… Kok ndak diundur aja ke Juni ya??

    Helgeduelbek: Dari pada diundur-undur lagi mending gak usah diadakan UN saja itu lebih baik ๐Ÿ˜€

  3. Persoalan paling mendasar menurut saya adalah :
    1. Untuk apa sebenarnya UN itu ?
    2. Bagaimana korelasi UN dengan kualitas lulusan ?

    Pak Helgeduelbek, memang benar seleksi alam yang akan menentukan. Tapi saya sangat tidak setuju dunia kerja yang menyeleksinya. Pendidikan bukanlah untuk mencari pekerjaan. Pendidikan juga bukan untuk suapaya cepat dapat kerja dan cepat kaya. Pendidikan adalah MEMBANGUN manusia.

    Itulah bedanya pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran hanyalah memberikan materi dan membuat orang agar pintar. Tetapi mendidik adalah membangun manusia agar menjadi SESEORANG dan bukan sesuatu. Pendidikan yang diarahkan HANYA pada dunia kerja, akan menghasilkan output yang pintar tapi hampa sebagai manusia.

    Dan saya lihat, UN hanya menyentuh aspek Intelektualitas belaka dari seorang manusia. Sedangkan pendidikan bertanggungjawab pada semua dimensi pengembangan manusia, termasuk intelektualitas, tingkah laku, dan emosi.

    Saya pernah menulisnya http://fertobhades.wordpress.com/2006/08/29/saya-senang-dipanggil-jenius-bodoh/

    dan untuk UN :
    http://fertob.blogs.friendster.com/fertob/2006/07/menggugat_kuali.html
    http://fertob.blogs.friendster.com/fertob/2006/06/saya_muak_denga.html

    Helgeduelbek: Wah kang fertob maaf komen sapean termoderasi, karena link-nya lebih dari 2, ๐Ÿ™‚ takut di anggap spam. Tapi bukan kok. Ok, saya juga heran siapa yang punya gagasan mengadakan uan menggantikan ebtanas dulu itu, bukannya mereka itu para pakar pendidikan yah?

  4. Demi suatu standar dan kualitas.

    Saya yakin niat orang yang diatas itu mungkin baik melihat ketertinggalan Indonesia (secara rata-rata) dibandingkan dengan negara lain dalam hal pendidikan. tetapi sekali lagi, kita hampir tidak pernah menemukan CARA yang tepat untuk mengatasi suatu masalah, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita (pemerintah) selalu menggunakan cara pintas memecahkan masalah tersebut.

    Pendidikan yg maju di negara lain adalah buah dari komitmen bertahun-tahun diiringi cara yang tepat memecahkan masalah pendidikan bangsanya. Mereka mengerti apa masalah pendidikan sebenarnya sehingga tahu juga mencari solusinya.

    Yang saya gugat dari UN adalah UN sebagai PENENTU KELULUSAN seorang siswa. What a pitty ? Meluluskan seorang siswa dari jenjang pendidikan yg ditempuh selama 3 tahun (misalnya SMA) HANYA berdasarkan nilai yang tertera di kertas dan HANYA 3 mata pelajaran. Mau kemana pendidikan kita ?

    Helgeduelbek: Loh sampean ini gimana, wong pendidikan kita arahnya sudah jelas gitu kok… arahnya khan masuk jurang ๐Ÿ˜€

  5. Lho mas Helgeduelbek ini gimana toh…. sampean kan Guru ๐Ÿ™‚ Awas lho ntar disemprit Diknas…. ๐Ÿ™‚

    Helgeduelbek: Saya memang guru, tapi diluar kekuasaan Diknas, jadi yah aman-aman saja, saya mah gak perduli mau disemprit, saya punya prinsip silahkan saja semprit tapi jangan harap bisa berkuasa dengan tenang. ๐Ÿ˜€

  6. Mas Helgeduelbek yang katanya Guru, sampeyan itu Guru pendidikan dasar menengah beneran apa daripada tidak dapat kerjaan lain yahh… jadi Guru aja. Sorry, ini saya nulis lugas aja. Tolong kasih contoh di negara mana (yang maju dan sejahtera lho) pendidikan sekolahnya nggak pakek standar mutu (Ujian). Seandainya sampeyan warga negara AS pada jamannya pemerintahan bapaknya pak Walker Bush (Bush Junior), maka berdasar statement politiknya setelah dilantik, dia berkata semua anak AS harus unggul dalam bidang sains dan matematika, oleh karena itu siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 harus Ujian Negara, dan yang tidak setuju “You don’t care!!!!”.(kalau nggak percaya lihat aja sendiri dokumen politiknya yang sangat perduli pada pendidikan di AS). Ya itu negara maju yang namanya AS, tapi menurut mas Helgeduelbek di Endonesianya sampeyan kan nggak perlu Ujian nasional khan?, lalu seleksi masuk ke Perguruan Tinggi (PT) yang nyeleksi siswa ( yang oleh sekolahnya dianggap sudah layak berdasar ….apanya….kompetensinya khan….melewati ujian juga khan, bukankah ulangan harian itu juga ujian… . OK, pengakuan sampeyan adalah guru di luar garis tanggungjawab penggajian atau honor Depdiknas atau Dinas Pendidikan Pemda. Kalau sampeyan bicara Ujian sekolah dan konsisten ada di sekolah, bagaimana cara sampeyan menyatakan kepada stakeholders, bahwa prestasi belajar siswa sampeyan ,memang lebih baik dari prestasi belajar siswa sekolah lain ???? karena sampeyan menolak salah satu standar nasional alat ukur mutu prestasi belajar (UN). Mas Hel, memangnya kita dapat menyatakan MUTU (pendidikan)TANPA STANDAR PEMBANDING??? he…he…Saya baru mengunjungi kampus Universitas Indonesia di Depok, ternyata di setiap sudut kampus dipasang spanduk “Selamat Universitas Indonesia telah meraih peringkat ke 250 dari 520 PT di dunia yang dinilai oleh Times Higher Education Comptt tahun 2006” Perlu diketahui tahun 2004 dari 500 PT di dunia yang dinilai lembaga itu, ternyata TIDAK SATUPUN ada PT di dalamnya!!! dan menilainya menggunakan STANDAR ALAT UKUR ITU PASTI. Atau analogi Sampeyan menghendaki jenjang pendidikan dasar dan memengah kita saat ini dilepas untuk bersaing secara TIDAK BERIMBANG???? Karena senyatanya sekolah-sekolah hebat di perkotaan, berteriak menolak Standar nasional (UN) tapi memegang dengan erat Standar Cambridge University atau Standar New South wales Australia. bagaimana Sekolah anak-naka miskin kita ???DAN MEMANG KORBANNYA ADALAH PESERTA DIDIK yang ada di pedalaman NAD, Papua, NTT, Kalimantan Sulawesi dan dipelosok daerah lainnya YANG TIDAK TERLINDUNGI OLEH kemampuan ekonomi (uang) untuk membayar BIAYA STANDAR INTERNASIONAL seperti siswa Sekolah hebat di kota kota besar. Teganya sampeyan mas Helguduelbek, apa sampeyan nggak takut dengan siswa-siswa yang teraniaya oleh pikiran yang JUSTRU TIDAK MELINDUNGI HAK-HAK MEREKA UNTUK MAMPU MEMENANGKAN PERSAINGAN, karena sampeyan telah menganulirnya dengan membatalkan IJAZAH SAH MEREKA melalui program umbar-umbaran (membiarkan begitu saja tanpa perlu perlindungan terhadap prestasi belajar mereka yang berstandar). Ingat kita bangsa Indonesia pernah melakukan Ujian Negara (dan dianggap gagal) kemudian diganti dengan NGGAK PAKAI UJIAN STANDAR NASIONAL ( Ini sudah pernah terjadi & jangan pura-pura lupa, DAN TERNYATA AMBURADUL) lalu muncul usulan EBTA/EBTANAS ternyata pihak sekolah tertentu banyak yg kurang fairplay dengan menggelembungkan nilai PQ dalam rumusan P+Q+nR dibagi 2n dimana n adalah koefisien kelulusannya. Aduuuuuh panjang deh ceritanya.
    Kita bebas berpikir, tapi tidak bebas dari tanggung jawab pikiran kita, manakala ternyata menghantarkan pada kehancuran anak-anak bangsa tercinta melalui pendidikan yang asal-asalan!!!
    Masalah cari bocoran, masalah driliing siswa dan masalah penganaktirian mata pelajaran tertentu adalah masalah keterbatasan kondisi kawan-kawan guru di sekolahnya. Dan itu yang harus kita perangi dengan pemberdayaan Guru agar tidak ditindas oleh kekuasaan apalagi kebodohan dan ketidakfahaman. Maju Terus Guru Indonesia, Sejahtera untuk Guru Indoesia. Salam bahagia untuk semua guru profesional.

    Helgeduelbek: Yah bener saya jadi guru memang gak ada kerjaan yang cocok dengan latar belakang saya di FKIP. Yah bener ujian nasional yg sistem-nya seperti sekarang ini emang gak perlu, karena banyak kelemahan-nya. Loh bukannya dengan mengebyah uyah seperti UN seperti sekarang siswa yg dipelosok apa tidak dirugikan? BTW apa sampean setuju dengan kondisi sistem UN seperti sekarang?

  7. @ Sonny Setiabuana

    (kalau nggak percaya lihat aja sendiri dokumen politiknya yang sangat perduli pada pendidikan di AS).

    Belum percaya kalau anda belum bisa ngasih link yang relevan.
    Belum percaya kalau anda masih jadi pembohong yang anonim yang mengaku berwebsite hotmail.

    OK, Ujian Akhir Standar Nasional itu perlu. Tapi mustinya jangan itu jadi PENENTU KELULUSAN seorang siswa.

    Teganya sampeyan mas Helguduelbek, apa sampeyan nggak takut dengan siswa-siswa yang teraniaya oleh pikiran yang JUSTRU TIDAK MELINDUNGI HAK-HAK MEREKA UNTUK MAMPU MEMENANGKAN PERSAINGAN

    Bapak Hotmail yang terhormat berapa kali pernah mampir ke sini? Kalau cuma sekali dua kali jangan langsung ngejudge seseorang seperti itu lah!
    Pak Urip justru banyak membagikan ilmunya, bukan demi kepentingan siswa saja, tapi KEPENTINGAN GURU! Agar guru-guru tercerahkan, agar guru-guru yang masih tidak diperhatikan oleh pemerintah bisa memperoleh wawasan lebih luas, ketimbang ‘bertahan hidup’ hanya dengan sumber informasi dan pengetahuan basbang yang sudah jauh ketinggalan jaman.

    Ingat kita bangsa Indonesia pernah melakukan Ujian Negara (dan dianggap gagal) kemudian diganti dengan NGGAK PAKAI UJIAN STANDAR NASIONAL ( Ini sudah pernah terjadi & jangan pura-pura lupa, DAN TERNYATA AMBURADUL) lalu muncul usulan EBTA/EBTANAS ternyata pihak sekolah tertentu banyak yg kurang fairplay dengan menggelembungkan nilai PQ dalam rumusan P+Q+nR dibagi 2n dimana n adalah koefisien kelulusannya.

    Dan terus terang saja, Pak, kita tidak pernah menjumpai UN segagal total seperti UN yang sekarang ini!

  8. Yth.Sdr Amd dan Pak HELGEDUELBECK
    Tanggapan saya terhadap pikiran Pak Huelgeduelbeck itu HANYA menyangkut masalah “PENDIDIKAN DI SEKOLAH YANG TIDAK PERLU MELEWATI UJIAN NASIONAL”, yang dulu PERNAH kita lakukan dan amburadul. Dokumennya pasti ada di Departemen Pendidikan, kalau nggak hilang, habis SP 11 Maret saja bisa hilang.
    Mari gunakan pikiran yang jernih, karena kontribusi web ini terhadap kemajuan kemampuan guru-guru (TIK?), saya juga harus ikut memberikan apresiasi. Tapi kenapa sih diskusi tentang kepentingan masa depan siswa (UN) kok anda tidak malah “welcome”, JADI ANEH YA. Saya yakin kita semua semestinya setuju dengan perbaikan, termasuk perbaikan system UN dan system Ketatanegaraan kita yang sedang berjalan, dan bila ada perubahan “proposalnya harus jelas dan meyakinkan seluruh elemen bangsa ini bahwa SEKOLAH TANPA UJIAN NASIONAL PASTI LEBIH BAIK dibanding dengan SEKOLAH YANG DI DALAM PROSES PENDIDIKANNYA MELEWATI UJIAN NASIONAL”. Wah kalau proposalnya jelas dan berbobot, apa mungkin kita-kita menolaknya? Seperti proposalnya George Bush dengan “No Child Left Behind” nya, yang justru mewajibkan adanya Ujian Nasional Sekolah (sumber : http://www.whitehouse.gov). Saya baru membuka kembali dokumen vistual itu. Begitulah adanya, dan kalau ada yang tersinggung dengan bahsa tulis saya, tentu saya wajib mohon maaf, tapi tidak untuk “pikiran saya”, karena saya lahir, sekolah dan dewasa di tumpah darah negeri saya yang menghargai kebebasan berpikir, dan bertanggung jawab terhadap buah pikir saya. Merdeka Berpikir dan berpendapat di “rumah pendidikan” itulah esensi sebenarnya dari PENDIDIKAN PEMBEBASAN. TQ dengan tawaran dari Bapak Helgeduelbeck untuk membuka laman tersendiri agar lebih leluasa kita berdiskusi tentang masalah Ujian, secara elegant dan bertanggung jawab. TQ Kawan!.

    Helgeduelbek:
    Terimakasih telah mengapresiasi katarsis saya. Saya sebenarnya welcome saja dengan UN, tapi kalau sistemnya yg digunakan seperti sekarang ini yah maaf saja. Meniadakan adalah salah satu alternatif, karena sistem sekarang memberikan peluang tindak kecurangan. Hampir 10 tahun saya ngajar penilaian lewat ujian dengan embel2 nasional yg saya temui selalu saja dipermainkan, Ini yang saya temui di wilayah saya. Yang lain saya tidak tahu, tapi mungkin juga itu terjadi. Berapa uang negara atas nama rakyat itu digunakan untuk tindak kecurangan dalam Ujian Nasional. Kita pasti tidak rela akan hal itu. Saya tentu tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan karena bukan siapa2. Jadi ungkapan pikiran saya yah lewat blog ini.

  9. Yth Bapak Helgeduelbek,
    Saya harus memberikan apresiate serta ucapan terima kasih atas tanggapan terakhir bapak. Mudah-mudahan saya tidak naif mengartikannya bahwa diskusi kita tentang perlindungan masa depan anak bangsa melalui Ujian Nasional yang bermutu tinggi dapat kita teruskan. Kita berdua telah sama-sama sepakat bahwa SEMUA BENTUK praktek kecurangan ( di sektor, elemen serta level manapun-apalagi di rumah pendidikan) harus sama-sama KITA LAWAN !!!.
    Secara bersama pula kita lawan praktek pembodohan melalui cara-cara layanan pendidikan yang TIDAK BERKEADILAN, seperti pemberian SUBSIDI PENDIDIKAN kepada institusi sekolah yang didalamnya terdapat siswa dari anak orang-orang kaya (yang telah menikmati fasilitasi sistem ekonomi pemerintahan ini). Kita telah menyadari adanya kesalahan pada subsidi BBM di masa lalu, yg ternyata lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya saja, tapi sekarang UU telah memberikan perlindungan kepada yang lemah ekonominya UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS TINGGI, SEKALIPUN MAHAL BIAYANYA (KARENA PEMERINTAH YANG BERKUAJIBAN memberikan dukungan dana tsb). Kalau ingin partisipasi masyarakat dalam biaya pendidikan, maka hal itu bukan harus dibebankan kepada yang miskin. Sudah miskin jangan dimiskinkan lagi dengan sistem yang keliru.
    Mari sama-sama kita cegah pemiskinan terstruktur (by design)!!!
    Mari sama-sama kita kawal SECARA CERDAS agar setiap langkah kebijakan pendidikan terbebas dari CAMPUR TANGAN KEPENTINGAN DI LUAR PENDIDIKAN ITU SENDIRI. Sehingga kalau ada Ujian Nasional maka Ujian Nasional nya berstandar ISO, (jadi nggak asal-asalan dengan kemampuan 30%, 35%, 40%, dan 42,5% sudah Lulus, itupun melalui system yang dicurangi lagi. Dan kita tidak perlu takut berlebihan terhadap besarnya angka ketidak lulusan, selama para guru BENAR BENAR memperoleh pemberdayaan finansial dan profesional secara berimbang!!!.
    saya justru OPTIMIS dengan perubahan yang lebih baik, LAYANAN GURU JUGA AKAN LEBIH BAIK, DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MUDAH MUDAHAN JUGA MANJADI TAMBAH BAIK. KITA HARUS MAU BERSATU MENEGAKKAN MUTU SECARA KONSISTEN.Jangan biarkan tangan-tangan “gelap” melakukan obok-obok di dalam rumah pendidikan kita untuk kepentingan interest pribadi mereka!.
    Kalau memang BSNP telah menetapkan TIM INDEPENDENT untuk melakukan monitoring, maka tim tersebut harus benar-benar “CLEAN” dari konformitas dengan pelaksana UJIAN.
    Selamat berjuang Kawan. Sukses!!!

  10. Mas, kenalkan saya Anto. Senang bisa berkenalan dengan sampean, sesama guru.

    Blog yang bagus.

    Saya tertarik sekali dengan topik tentang Ujian Nasional. Saya juga berada dalam barisan mereka yang mengritisi Ujian Nasioanal. Saya melihat dan merasakan sendiri ada ketidakberesan yang luar biasa dengan kebijakan (yang sebenarnya tidak bijak) ini. Beberapa kritikan saya bisa dilihat dalam blog saya.

    Saat ini saya berencana melakukan research tentang bagaimana sesunggunya para guru mempersepsi Ujian Nasioanal itu selama ini. Agar kita kemudian punya alasan empiris untuk menambah alasan menolak Ujian Nasioanal ini.

    Nanti kita sambung lagi disksuninya, ya.

    Helgeduelbek: Salam kenal juga pak Anto, makasih sudah mampir dan pujiannya. Ide bagus untuk penelitian semoga ada memberikan efek demi perbaikan.

  11. kenalkan nama saya jaya

    saya adalah seorang mahasiswa dan kebetulan sedang mengajar di SMP. memang sangat menarik ketika kita membicarakan tentang UN saat ini. apalagi kita sebagai seorang guru mengemban tugas yang sangat , di mana kita sangat mengharapkan siswa-siswinya harus lulus. maka saya sangat bangga dengan situs ini. mudah-mudahan bisa menjadi perimbangan pemerintah,

    makasih dan salam buat temen-temen semuanya yang sudah bergabung.

  12. Sebaiknya masalah ujian negara cepat di cari kepastiannya. Biar kami para pengajar tidak bingung dan saling menunggu bagaimana ada nggak ujian negara. Jauh sebelumnya lebih bagus jika hal ini dipikirkan. Oke tanks. Selamat semoga sukses.

  13. selamat dan sukses. Mudahan cepat di tanggapi apa yang menjadi usulan atau tanggapan.

  14. Bila mau mengembangkan anak untuk lebih pentar dan cerdas, seorang pengajar harus jujur dan bijaksana terhadap muridnya. Saya berharap 8 butir hal diatas segera dihapuskan. Maka seorang pengajar atau guru bertindaklah sebagai guru yang baik,jujur dan bijak. Sehingga guru yang harus ditiru dan digugu itu ya sungguh-sungguh baik gitu lho. Oke selamat berjuang dan selamat menjadi pendidik yang baik. Tuhan memberkati.

  15. Yth, Pak Helgeduelbek,
    Saya beranggapan variasi tanggapan terhadap masalah PERLU TIDAKNYA “UN” mencerminkan masih banyaknya KERJA SOSIALISASI TENTANG “UN” oleh pihak BSNP dan urusan persekolahan DEPDIKNAS (yang beberapa tahun terakhir ini nampak KAYAK ORANG TAKUT BERBUAT SALAH NGOMOMG!!) SEHINGGA LEBIH BANYAK DIEMMNYA dibanding memberikan arahan yang bukan saja SANGAT DIBUTUHKAN akan tetapi juga membuat percaya diri pihak pelaksana “UN” di sekolah, dan hal ini JUSTRU SANGAT PENTING!.
    Mengapa demikian?, karena banyak sekolah yang masih berparadigma lama, bahwa “UN” bukanlah bagian dari miliknya. “UN” dianggapnya sebagai urusan orang atas, sedang “US” sajalah urusan sekolah, dan itu telah diberskan dengan “asal melebel “LULUS” pada mata pelajaran “US” sekalipun tidak mampu/menguasai. Banyak sekolah bagus di kota-kota besar, yang salah mengambil orientasi pendidikannya DENGAN MELETAKKAN ‘UN’ SEBAGAI TUJUAN/TARGET YANG HARUS DICAPAI, karena kalau tidak tercapai, para ORTU akan menuntut (sbg konsekuensi MAHALnya biaya sekolah yang dibayarkan). Konsekuensi logis dari reorientasi seperti ini menghasilkan PENDIDIKAN ROBOTISASI (pada anak manusia yg semestinya harus dilindungi hak dasar kemanusiaannya/HAM) dengan label yang penting “LULUS” UN dulu, yang lain nomor kesekian, dan sekolah selamat/lolos dari pertanggungjawaban pada para orang tua siswa dan masyarakat). WALAUPUAN HAL INI SEMU (hanya karena ketidakfahaman stakeholders terhadap esensi pendidikan….maaf, kasihaaaan yaaa ..gimana nih Kak Seto Mulyadi??)
    Kondisi SEPERTI INI merupakan varian dari SENTRALISM EFFECT dan merupakan kutub ekstrim kanan dari faham ‘REDUKSIONISM LEARNING’yang justru harus kita jauhi sejak adanya pemikiran REFORMASI PENDIDIKAN KITA (ternyata yang malah lebih rame diributkan soal anggaran 20% nya doang???) .
    Sedang kutub ekstrim kirinya…ya pola umbar-umbaran alias NGGAK USAH PAKAI “UN” (agar sekolah-sekolah yang mengikutkan siswanya pada “UN” dan TERNYATA NGGAK ADA YANG LULUS ALIAS 0% tidak menanggung maaallluuuu dari kegagalan kinerja profesinya). Padahal kalau terjadi yang seperti ini, maka TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHLAH UNTUK MEMBERDAYAKAN PROFESI GURU DI SEKOLAH ITU(melalui BOS Khusus kek)sehingga temen-temen Guru kita itu TIDAK TERUS MENERUS DIPERDAYA DENGAN CARA MENUTUP NUTUPI KETIDAKBERDAYAANNYA!!.
    Nah kalau NGGAK ADA “UN” (seperti yang pernah kita lakukan pasca 1965 dan amburadul mutu pendidikan kita itu)alias nggak pake standar atau sistem UMBAR_UMBARAN, siapa yang rugi….dan siapa yang untung dari kondisi ekstrim kutub kiri pendidikan kita ini??.
    Saya justru berpikir, mengapa tidak pengawai/peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas yang LEBIH PRO-AKTIF melakukan penelitian terhadap masalah-masalah pendidikan seperti ini?. PUBLIKASIKAN SECARA TERBUKA DAN BERI PORSI ANGGARAN PENELITIAN YANG MEMADAI AGAR MASYARAKAT TAHU DAN TAHU tentang kondisi pendidikan kita sekarang. Lalu penelitian macam apa yang HANYA BISA diLAKUKAN oleh orang-orang PuslitBang???? (maaf apa ya cuman nunggu job struktural, atau nungguinn sampek pangsioon, ATAU MEMANG SENGAJA DIKERDILKAN OLEH YANG STRUKTURAL).
    Tuuh lihat apa kerja mereka di Pusat Kurikulum kalau Kurikulumnya sudah dibuat oleh beberapa orang anggota BSNP yang semuanya ahli kurikulum???? Benarkah kapasitas ahli psikologi perkembangan, berubah tiba-tiba(setelah menjadi anggota BSNP) menjadi ahli kurikulum dan memahami betul tentang UN? Lalu berani-beraninya orang anggota BSNP mensosialisasikan sesuatu yang mereka pribadi BELUM SEPENUHNYA MENGUASAI PERMASALAHAN (contoh “UN”)…dAN KOMENTAR SAYA “YAAHHHH DARURAT LAGI”…..
    Nah,…..sekarang teman-teman kita yang di sekolah mudah-mudahan tidak mengambil orientasi layanan pembelajaran yang keliru. Demi “apa”/”siapa” kita melakukan aktivitas pendidikan di sekolah itu.
    Kalau jawabannya demi kepentingan masa depan siswa kita seperti yang mereka inginkan, sukai, senangi dan tercapai, maka separoh tiket sudah ditangan, dan pihak pemerintah, Pemda, Yayasan sekolah juga harus memberikan dukungan secara proporsional gitu, terhadap tunjangan/gaji/honor Guru sehingga dapat secara PENUH mencurahkan perhatiannya pada siswanya di sekolah ITU SAJA!. Nah ini baru satu tiket utuh diperoleh. Kita doain saja pengurus Yayasan sekolah, Pengurus Komite sekolah, tuh orang Pemerintah yang di pendidikan semuanya orang yang fahaaaam beneer terhadap kondisi pendidikan dan nasib Guru sekolah, sehingga bisa ikut mewujudkan satu tiket utuh bagi guru.
    Tiket yang lain nyusul ah, saya istirahat dulu.
    Untuk Yth pak Helgeduelbek, makasih atas tempat-nya.
    Salam dari kawan! Selamat bekerja!

  16. Apakah ujian nasional (pakai standar atawa tidak)merupakan kunci dari segala-galanya? Kita membenahi UN sementara perangkat pendidikan yang lain kita abaikan? Sudahkah dengar guru yang nyambi jadi tukang ojek? Bisakah guru konsentrasi dalam mengajarnya dengan memutar otak, menyiasati berbagai jurus teknik dan metode pembelajaran, eh, maaf pemelajaran, agar siswanya dapat mendongkrak IP mengejar target mutu Asia? Tolong Saudara-saudaraku yang tertindas sebenarnya kita harus meminjam semboyan LSM garis keras yaitu : HANYA SATU KATA : LAWAN (KEZALIMAN). Sudahkah Saudara-saudaraku dengar ada rekening “liar” yang “non budgeter” terselip-selip misalnya di Depnakertrans sebagai temuan BPK? Sudahkan Anda mendengar berita PP 37 diralat (berita uang “surga” bagi anggota DPR)karena tidak “etis” timingnya karena rakyat ada yang sedang makan nasi aking, dan bencana demam berdarah dan flu burung menganiaya rakyat bodoh yang tidak berdosa. Singkat kata, sebaik apapun softwarenya (baca : kurikulum, standardisasi, KTSP, kalau “the man behind the class”nya tidak diurus dan dirawat, membiarkan SK-nya tergadai di Bank, ya tetap saja. Mari kita saksikan dan lihat kalau kita masih sempat jadi guru sebelum pensiun. Saya guru SMKN 1 Kedawung CIREBON, usia 57 tahun, sebentar lagi pensiun. KUTITIPKAN NASIB GURU KEPADAMU ! Salam Perjuangan!

  17. tolong standar uan 2008 patettih 9.00 kaangkui sakabbinah mata pangajaran.tompes la tompesssssss

  18. Untuk teman-teman pejuang pendidikan sekolah!
    Mari kita kritisi pikiran pikiran yang mencoba ingin memajukan pendidikan sekolah kita, sehingga ada manfaat yang dapat kita himpun secara kongkrit!
    1. Kompas hari ini(30 Jan 2007) memuat wacana prof Sudiarto dan Prof Buchori; “kalau nggak ada ujian, motivasi belajar siswa ke mana?”……apa ke maunya Guru???
    2. Kalau ada ujian (diplesetin oleh kita-kita di sekolah) bahwa TUJUAN BELAJAR DI SEKOLAH YA LULUS UJIAN??….sehingga mata pelajaran yang Ujian Sekolah (dianggap LULUS dan tidak perlu diajarkan lagi, lalu semester terakhir di kelas IX/SMP atau Kelas XII/SMA) CUKUP DI DRILLING DENGAN MATA PELAJARAN “UN” untuk mengejar target….Siapa???
    3. Kalau Ujian pasti menggunakan Standar (ini yang bener lho), nah tinggal standar macam apa yang disepakati!. Sekolah kita pernah nggak menggunakan standar ujian nasional yang diakui secara internasional?. Kalu belum, ternyata banyak sudah secara diam-diam maupun terbuka sekolah tertentu (yang biayanya mahal) menggunakan standar internasional Inggris, Australia, Singapura dll). Lalu bagaimana cara kita melindungi MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH NASIONAL KITA?. Ya Pemerintah yang pegang duit biaya pendidikan itu yang WAJIB MEMBERIKAN PROGRAM2 LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU. Kita musti sadar, Jangan Mau diberi MUTU UJIAN PERMEN KARET…Yaitu MUTU yang Tidak pernah diakui secara internasional (KARENA TERLALU RENDAH SPT 30%, 40% KOMPETEN TERUS DIANGGAP LULUS…tapi juga jangan MENIPU DIRI SENDIRI dengan cara mempermainkan nilai KOEFISIEN “n” di dalam penerapan rumus Ujian Akhir P+Q+nR dibagi 2n.
    Kita semua kalau pernah berkecimpung di sekolahan pasti tahu kok, kalau untuk dianggap kompeten itu siswa harus memenuhi batasan minimal 60%, dan ada beberapa diantara kita ingin sedikit di atas itu, sesuai dengan kondisi siswa kita (sorry yang selama ini kita terima begitu saja, sukur2 berdasar seleksi PSB). Jadi nggak usahlah emosional membuat batasan minimal 90%, nanti kalau ada yang nanggapin nggak rasional,,,truss marah lagi)
    3. Di sekolah (dasar) lebih sering kita terapkan andragogy dibanding pedagogy,….ini isi berita Kompas lho,….wah otokritik dong,……..Dan pihak Direktorat MUTENDIK menanggapi tudingan KOM X DPR bahwa sudah disiapkan seluruh perangkat prog sertifikasi Guru SD sebanyak 200.000 orang (Massal) pada beberapa PT yang dianggap kapable? tapi PP nya blom terbit. weleh….weleh…CRASH PROGRAM dimulai lagi dengan kondisi darurat…..
    Kalau prog sertifikasi guru SD ini dimulai terlebih dahulu, mudah-mudahan tidak karena pikiran kepleset bahwa siswa SD memang membutuhkan Guru yang paling mudah diserifikasi. Kalu itu alasannya ya jangan mengeluh mengapa andragogy diterapkan di SD scr kental, karena memang scr sadar tahu salah pilih, kenapa harus disesali?.
    Setiap upaya pemberdayaan profesionalisme Guru selayaknya wajib kita dukung dan bantu walaupun cuman melalui pikiran yg kita punya), Oleh krenanya tetap bijak dan elegant saat menerima masukkan dari berbagai pihak dengan berbagai style dan gayanya di alam demokrasi ini.
    Selamat bekerja kawan!. salam.

  19. Awal Februari Saya TURBA ke Eromoko (sebelah Selatan-Barat Wonogiri Jawa Tengah,) eeeh….ada Sekolah yang gedungnya baguuus Sekaliiii, kayak sekolah bagus di ibukota provinsi.
    Lalu Saya ketemu dengan salah seorang Guru di daerah itu, kemudian saya minta komentarnya tentang Ujian Nsional.

    Ingin tahu jawabannya? ini dia ungkapan jujur nan polos Sang Pahlawan tanpa tanda jasa itu: ” AH PAYAAH, SISWA YANG NGGAK LULUS DAN MEMANG NGGAK MUTU, MALAH DIBERI KESEMPATAN UJIAN PAKET (PAKET B ATAU PAKET C dari Program Luar Sekolah)YANG KELULUSANNYA JAUH DI BAWAH (3.00 ?)”. JADI MUTU SEKOLAH DI DAERAH KAMI INI YA ANCUR-ANCURAN MAS”.
    “Wong yang di atas sana maunya pokoknya muridnya HARUS DILULUSKAN, walaupun isone namung nilai tigo(bisanya cuman dapet nilai tiga)”.
    “Padahal dari dulu orang-orang sini maju-maju karena kalau nggak belajar sungguh-sungguh ya nggak lulus gitu, dan hasilnya juga bisa dilihat to, banyak yang sukses di Jakarta, dan kabupaten Wonogiri menerima hasilnya juga”.
    “Tapi dengan aturan Ujian yang pakek Ujian Nasional Ulang, ke depannya nanti ya saya nggak tahu, wong bocah-bocah njur sakgeleme dewe, njur njaluk diluluske” (siswa terus sesuka hatinya kemudian minta diluluskan). “Tatanane empun boten kados riyin” (Aturan dan kesepakatannya sudah nggak seperti dulu).

    Saya kok jadi ngeeriii,…..karena yang salah bukan UN atau US nya, tapi interest pribadi dan kelompok yang memaksakan kebijakan dengan memperalat UN/US. Kita sebagai bangsa harusnya malu, karena hanya MAMPU MEMBERIKAN KOMPETENSI 30% atau 42,5 % pada anak-anak kita, lalu kita berharap mereka MAMPU MEMIMPIN BANGSA INI DALAM BERKOMPETISI DENGAN BANGSA LAIN YANG MEMILIKI KOMPETENSI JAUUUUH LEBIH TINGGI. INI JELAS TIDAK ADIL!
    Dan lagi-lagi iklan sekolah swasta bagus di Jakarta muncul di harian Kompas hari ini, BERSTANDAR INTERNASIONAL lagi (jelas mereka tak takut dengan standar UN yang cuma 42,5% atau Paket B dan C yang cuma 30%?). Lalu anak-anak kita yang di daerah diberi “permen karet sekolah mutu rendah”………pokoknya di daftar sekolah untuk memenuhi data statisktik APK (“sedih hatiku mengapa …” song by Koes Plus)

    Mari sejenak kita menghibur diri sambil menyanyi melayu ndangduut ala Elya Kadam “renungkanlah…….”

    Setelah sadar,….mari kita benahi rumah pendidikan kita dengan cara yang bertanggung jawab, dan jangan asal-asalan, apalagi demi target kuantitatif yang di back-up secara statistical, kemudian minta diakui keberhasilan kinerjanya……..padahal Guru nya saja BELUM DISEJAHTERAKAN PROFESI DAN FINANSIALNYA, bagaimana mungkin mutu layanannya meningkat?.

    Berdoa sudah, bicara sudah, menulis sudah, berbuat mulai dari diri sendiri sudah, lalu apa lagi?
    Ya berdoa lagi, bicara lagi, menulis lagi, berbuat yang lebih baik untuk pendidikan anak bangsa ini mulai dari diri sendiri lagi….
    dan Tuhan memang Maha Tahu, karena memang tidak pernah tidur.
    Selamat berjuang kawan! Sukses!
    Makasih tempat/blog-ya

  20. halo,,, aku dah liat websitenya,, bagus!!!!
    to the point aja,, ( o y,, saya eka siswi salah satu smp di bali )

    seperti yang pak fartohabdes ( maaf, kalo salah ketik ) tanyakan, ‘apa kolerasi un dengan kualitas kelulusan?’ saya ingin menanggapi.. Sebagai siswa smo saya merasa un ini sama sekali tidak memiliki kolerasi dengan kualitas kelulusan.. un itu hanya sebuah formalitas belaka. sekolah tiga tahun, ikut ujian nasional, selesai..

    saya sebagai murid ( ^-^ ) merasa dirugikan dengan adanya un!!! tapi mau tidak mau harus saya hadapi dengan hati lapang dan juga jiwa yang tenang.. karena saya seorang pemberani!!! ( hehehe )

  21. Teman saya punya usul gimana klo kelulusan ditentukan sekolahnya sendiri2…gmna adil kan!! selain bisa irit budget,dananya kan bisa digunain bwt mbangun lagi tuh sd2 yang udah pada rubuh kasian kan pd ga bisa ujian gara2 ga ada tempat…
    Bwt para pejabat……makan makanan yang halal douung!!!!!!!!! pleazeeeeee………..

  22. […] saya rada emosional menanggapi komentar di blog Pak Urip yang menurut saya amat tidak santun dan tidak menghormati pemilik blog, dalam hal ini Pak Urip. Terus terang, seandainya ngomong berbusa-busa kayak komentator (yang telah […]

  23. Yohanes Marsudi, 07 256 134

    Ujian Nasional ditinjau dari kewenangan Pemerintah (Depdiknas) ada sisi baiknya. Pemerintah bertanggunjawab untuk mengatahui secara keseluruhan hasil program pemerintah mengenai pendidikan bangsa dan rakyatnya, maka boleh-boleh saja mengetahui dan mengukur. namun yang menjadi permasalahan ialah: bila suatu pendidikan anak bangsa mau diukur dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia, apakah sarana prasarana, pemerataan pendidikan itu seudah terjadi. bagaimana dengan anak bangsa di ujung Irian Jaya sana dibanding dengan di Sabang sana. Bagaimana anak-anak di pelosok desa dengan anak-anak kota yang fasilitas serba tercukupi. belum lagi kalau mau ditinjau dari segi pelaksanaan kurikulum KTSP, kurikulum yang memberikan otonomi kepada Guru/sekolah, tiba-tiba otonomi itu diambil lagi. nah, kiranya rencana pemberian Otonomi sekolah untuk menyelenggarakan ujian Sekolah yang pernah dicanangkan beberapa tahun lalu perlu dikaji ulang. tentu Pemerintah memberikan kriteria tertentu sekolah mana yang mampu untuk menyelenggarakannya. Peranan Pemerintah ialah lebih pada penanganan terhadap lembaganya, dan tidak langsung kepada siswa didiknya. inilah sekelumit tanggapan. tanggapan lain menyusul.
    Yohanes Marsudi (Y.A.M Fridho Mulya, SCJ)

  24. […] saya rada emosional menanggapi komentar di blog Pak Urip yang menurut saya amat tidak santun dan tidak menghormati pemilik blog, dalam hal ini Pak Urip. Terus terang, seandainya ngomong berbusa-busa kayak komentator (yang telah […]