Sistem Manajemen Data Ke-PNS-an (guru) yang Amburadul

Saya sejak 01 Maret 1997 masuk menjadi guru CPNS. Tentu dengan mengisi berbagai data-data diri lengkap. Setahun kemudian saya jadi pns penuh, dengan mengisi data-data lagi, lengkap. Begitu pula saat kenaikan pangkat/golongan sampai 4 kali juga selalu menyertakan data lengkap.

Semua data-data itu pasti disertakan bukti-bukti konkrit, yang bila dihitung total bisa sampai ratusan ribu hanya untuk memfotokopikan saja. Bahkan diluar untuk keperluan itu semua kadang masih juga mengisi data-data lagi dengan alasan pemutakhiran. Anehnya bahwa semua data2 itu semestinya sudah ada di setiap instansi tapi tetap diminta untuk mengisikan kembali.

Tidak terhitung berapa kali itu dilakukan.

Ada suatu ilustrasi bahwa di setiap sekolah negeri, pasti membuat laporan bulanan lengkap ke instansi yg lebih tinggi dengan data yg telah diperbaharui pula. Tapi suatu ketika dari instansi itu masih menanyakan data-data yang seandainya mereka mau baca dan atur sedemikian rapi pasti akan di dapat. Padahal setahun terakhir ini pelaporan berkala itu dibuat dengan data fisik dan data digital. Tapi tetap saja sekolah-sekolah diminta mengisi kembali.

Apakah sistem manajemen data kepegawaian di instansi negara Indonesia benar-benar tidak ada yang beres? Kapan beresnya? Bukan-kah banyak profesional yang bisa menangani hal ini. Seandainya hal ini ditangani secara serius maka tidak perlu dilakukan pemborosan dana dan biaya. Yang perlu dilakukan cukup diperharui saja. Saya heran teknologi sudah berkembang begitu pesatnya tapi mengolah dan memanaj data saja tidak becus. Atau memang kondisi seperti itu disengaja sehingga selalu ada proyek dan proyek, agar uang bisa cair?

Sepertinya dari sinipun siapa saja sudah melihat betapa tidak profesionalnya manajemen data di instansi pengatur negara ini. (*Kata Kang Kombor “kata pemerintah sudah tidak layak dipakai lagi minta di ganti Pengatur”*)

Iklan

22 responses

  1. Hehehe… Pak Guru, kalau mau dirunut lebih lanjut, kita bakalan tambah pusing karena apa pun yang diurus oleh pemerintah ini tidak benar. kembali lagi, itu karena kata pemerintah yang dipakai. Coba kalau kata pengatur yang digunakan, pasti data kepegawaian itu akan ada dan manajemen data atau manajemen arsipnya akan berjalan dengan baik. Karena mereka itu pemerintah, maka kerjanya memerintah. Mulai dari tingkat paling atas sampai paling bawah kerjanya memerintah. Semuanya memerintah sampai lupa apa akan ada yang melaksanakan atau tidak.

    Nah, kalau Pengatur, tentunya semangat dan mindset semua orang yang ada di sana adalah menjadi pengatur. Semua orang mulai dari bawah akan menjadi pengatur sehingga apa-apa yang diatur diharapkan akan menjadi baik.

    Mengenai data PNS, setiap departemen punya Biro Kepegawaian. Lalu, zaman dulu ada BAKN yang kemudian menjadi BKN. Sekarang Kang Kombor nggak begitu mudheng BKN masih ada atau tidak. Akan tetapi, paling tidak kita masih punya kementerian PAN. Apaan aja kerja Menteri PAN? Memberdayakan aparatur negara itu pengertiannya seberti apa? Apakah aparatur negara itu diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya atau malah diperdaya?

    Dengan tingginya anggaran IT di setiap departemen dan lemabaga pemerintah lainnya, seharusnya basis data kepegawaian itu mudah diintegrasikan asal setiap departemen dan lembaga pemerintah mau mempergunakan platform yang sama. Yang terjadi sekarang pembangunan IT di departemen A beda platformnya dengan departemen b, akibatnya sampai 10 tahun ke depan basis data kepegawaian (PNS) pasti tidak dapat diintegrasikan dan acara minta berkas setiap tahun pasti akan terjadi. Kan mereka tinggal memerintah!

    Helgeduelbek: “Kang Kombor pemakaian kata pengatur sudah pernah diusulkan oleh anggota DPR yg terhormat itu apa belum yah?” Memang kata pemerintah konotasinya menjadi arogansi gitu yah, mungkin sama dengan pemakaian kata direktorat jenderal itu, seperti yg pernah ditulis Cak Anang. Terjemahan sesuka udel, neng waktu itu Udel-e sapa yah yg nerjemahin gitu. mosok general = jenderal, padahal sing pas khan general = umum.

  2. saya lebih tertarik dengan : Sistem Informasi Akademik. bisa bantu pak ‘rule of business’-nya ๐Ÿ™‚ nanti untuk sekolah bapak: GRATIS dan: kebagian royalti…. bisa becanda bisa serius lho.. ๐Ÿ™‚

    Helgeduelbek: Wah terimakasih sebelumnya, siswa saya tidak begitu banyak juga kok. Dan sepertinya dulu pernah ada teman yg punya semacam itu, cuman gak pernah dimanfaatkan.

  3. Nah ini satu lagi yang bisa bikin tenggelam seperti adam air dan senopati. Banyak juga data yang ketlisut dan tidak sedikit yang dapat dobel…

    Helgeduelbek: Lebih dari itu, karena ada bagian dari suatu birokrasi yg tidak jalan sesuai aturan yg semestinya diikuti, dan itu dianggap sah-sah saja meskipun tidak profesional, bahkan didukung didanai.

  4. Atau memang kondisi seperti itu disengaja sehingga selalu ada proyek dan proyek, agar uang bisa cair?

    .
    Jawababnya adalah:

    Kondisi ini disengaja sehingga selalu ada proyek dan proyek, agar uang bisa cair!!! ahh … TST lah, pak

    .
    Pertanyaan di atas sih menurut saya sekaligus jawaban tersirat.
    Kalo ga gitu, uang jalan plus lunsum kan hilang, wong ambil laporan aja di anggarkan. Lalu kapan beresnya, … dijamin “gak bakalan beres”.
    ๐Ÿ™‚

  5. Mas ceritamu itu membuat saya trenyuh banget, tapi juga marah apalagi setelah tahu persis and ngalami bagaimana pendidikan begitu dimanjakan oleh pemerintah di belanda sini, tempat saya ngenger. Karena mereka tahu, hanya dengan cara itu bangsa mereka akan bisa hidup. Penduduk belanda cuma 16juta (bandingkan dengan jakarta yang 12 juta), dan dalam bidang industri no 6 klu gak salah. Gimana ya caranya supaya orang2 seperti sampeyan (bc. guru2) benar-benar di nomor satukan di Indonesia.

    Helgeduelbek: Kang Adhi… Nunggu di hancurin dulu sistem pemerintahan ini, diganti sistem pengaturan jadi tidak sok kuasa lagi. Terus habis itu nunggu Kang Adhi pulang untuk mbangun peradaban baru dengan nilai2 yg baik yang Kang Adhi dapat dari Belanda itu. bagaimana Kang?

  6. itu karena SDM yang mengurusi data juga belum di-upgrade, Pak. Termasuk juga para pengambil kebijakan.

    Helgeduelbek: Itu perlu presesor dan RAM berapa giga yah? padahal hardisknya besar, tapi rupanya hasdisknya banyak badsector-nya. Yang terakhirnya ini mesti dibuang dan dibelikan yang baru saja

  7. Jadi surut lagi semangat saya buat jadi guru…

    Helgeduelbek: Jadi guru kadak musti jadi pegawai negeri atawa kadak musti dalam kelas waaal, bujur kadak…?

  8. @manusiasuper
    Ayo2 semangat lg jd guru….
    Dunia pendidikan dikita masih butuh bnyk guru….

  9. wah mosok untuk urusan fotokopi tok sampe ratusan ribu Pak Guru? Wah, wakeh nemen nuuu..

    Helgeduelbek: Itu kalau diakumulasi budhe

  10. mungkin itu buah dari sistem penerimaan pegawai negeri yang lalu yang sebagian “masuk tanpa sebab”. jadi sumber daya manusia-nya emang tidak sesuai yang diharapkan… ato memang udah dari jaman2 sebelomnya ada semacam kebiasaan untuk tidak teratur dalam hal “filing”

  11. Saya mau jadi guru mancing saja kalo begitu pak…

    Helgeduelbek: Boleh saja, asal jangan jadi guru mancing kerusuhan

  12. saya lbh suka jd guru yg td terikat pd satu instansi, jd bsa ngajar dimana2 ๐Ÿ˜€

    Helgeduelbek: Saya sebenarnya yah penginnya gitu buguru? lah kebetulan saya ngajar di tengah hutan je. gak ada pilihan, mau ngajarin orang hutan takut.

  13. saya juga bingung… teman dekat saya itu di diknas yg ngurusin sistem pendataannya… kerjanya banyak minta data ini itu juga dr sekolah2, kok kayaknya gak beres2 gitu ya..
    mgkn sistemnya gak terintegrasi ya?

    Helgeduelbek: Mungkin kalau terintegrasi masalah data itu tidak bisa dijadikan alasan yah setidaknya agar kelihatan ada kerjaan kali.

  14. hmm, jd inget nyokap bokap ๐Ÿ™‚

  15. Khan di Indonesia masih mengacu pada MANAGEMEN AWAK KAPAL! Nahkoda teriak, “TURUNKAN JANGKAR”, lalu yg lain juga pada teriak ke bawahan masing-masing, “TURUNKAN JANGKAR”, eh kelasi terendah hanya terbengong-bengong, ternyata jangkarnya tertinggal di pelabuhan.

    Kebiasan di Indonesia gitu khan : KOMANDO MELULU.

    He…he…he… jadi inget masa kecil.

    Helgeduelbek: Analogi yang sangat tepat untuk mendeskripsikan keadaan ini

  16. bukan cuma data manajemen ke-PNS-an aja, hampir semuamanajemen di sebuah departemen di daerah pun begitu. Seolah-olah, tiap kali apa yang dikerjakan dan dilampirkan hilang entah kemana!
    Fyuhh….capek deh..!!

  17. siap pak guru! btw, kamu tertarik gak dengan ide homeschooling or community school kayak Qaryah Tayyibah yang di Salatiga?

    Helgeduelbek: Tertarik sih tertarik tapi kalau suruh mulai sepertinya gak ada tenaga je… piye kang caranya?

  18. Guru.. itu kalau menurut simbah yang benar bukan mencalonkan diri menjadi guru tapi dinobatkan..nah yang ada sekarang banyak yang rebutan jadi guru tapi ilmunya cuman minta di guyu dan rodo saru..

    jujur selama kuliah simbah.. bingung sama guru/dosen atau apalah/gak ada ilmu yang bermafaat yang bisa di ambil..itu dulu nyalon guru atau guru donor sih…

    semoga guru di Indonesia benar-benar guru..
    Helgeduelbek: Dapat sih tapi kecil-kecil ma… ๐Ÿ™‚ begitu kata anak2 di iklan. mungkin rasanya saja dan kita setidaknya telah dipicu/diinisiasi bisa mendapatkan ilmu yg lebih besar, lebih bermanfaat jadi tidak secara langsung dari mereka itu.

  19. Salam kenal pak Guru.
    Sama pak, di departemen saya parah … data pegawai bisa diminta 2 kali pertahun. Mungkin tidak ada kerjaan lain …
    Baca posting ini jadi gimana gitu, … saya diminta jadi guru di sebuah ptn, lha pemindahan antar departemen nunggunya sampai “mblenger”.
    Konon harus “ditelusuri” ya … maksudnya apa “mbayar” ?
    Sudah lebih 6 bulan tidak ada berita, dan saya tidak akan menelusuri.
    Gimana menurut bapak ?
    ๐Ÿ™‚
    Helgeduelbek: Sepertinya sudah biasa lah seperti itu. Tapi ada standar pelayanan di setiap instansi yg berlaku secara menyeluruh maksimal 25 hari sudah harus selesai. Jadi kalau proses itu melibatkan 10 instansi maka diperlukan waktu 25 hari x 10 = 250 hari. ๐Ÿ˜ฆ Demikian yang pernah saya tahu dari penjelasan http://www.bkn.go.id . Kalau penelusuran katanya sih gak perlu bayar.

  20. setuju dengan bos dirac. secanggih apapun alat dan sistem, kalo sdm-nya ndak mendukung, tetep nggak jalan. kurangi pns-pns yang nggak penting. pertahankan yang penting dan bagus. (masak sih pns ndak bisa dipecat?)

    konon, tvri jakarta karyawannya +/- 2000 orang, segitu juga karyawan transtv. tapi dari prestasi? jauh bagusan transtv. apa karena gaji transtv lebih baik? ndak jugo. salary entry level di transtv sama dengan entri level pns!

  21. Kalau pengalaman saya ketika pertama masuk PNS dulu begini:
    Gaji pertama saya terlambat keluar, padahal teman-teman lain seangkatan sudah terima sejak 3 bulan sebelumya. Setelah saya telusuri ternyata data saya tidak masuk ke bagian keuangan Kabupaten, sehingga gaji saya tidak cair. Padahal data itu saya serahkan ke Depdiknas 6 bulan sebelumnya. Ketika saya lacak ke diknas, petugas yang dulu menerima dokumen data saya keukeuh bilang bahwa saya belum menyerahkan dokumen itu. Sampai akhirnya saya tunjukkan di lemari mana dia menyimpan dokumen itu (kebetulan dulu saya melihat ketika dia memasukkan dokumen saya ke lemari). Ternyata dokumen itu tetap ada di lemari tersebut, dengan keadaan persis seperti ketika pertama disimpan, tak tersentuh sedikit pun.

    Mungkin seperti itu pula nasib data-data kita yang lain, boro-boro diatur…
    Gampang…minta lagi saja yang baru, selalu begitu kali ya mikirnya.

  22. Pns sebetulnya ada tidak ya yang pingin jadi ahli arsip. di masing-masing kantor?