Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (Guru)

Obyektifitas Penilaian Pegawai oleh Pimpinan

Pagi tadi datang temen saya untuk menanyakan barangkali masih ada salinan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) PNS tahun 2005 di arsip saya. Pasalnya saat akan menandatangani DP3 untuk tahun 2006-nya sepertinya terjadi penurunan jumlah nilainya dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan bukti salinan DP3 2005 itu yang dicarinya terselip entah kemana. Untung ketemu dan lega… Salinan itu akan dijadikan bahan komplain (mempertanyakan) kepada pimpinan karena benar jumlah total DP3-nya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

DP3 ini adalah daftar nilai kinerja seorang pegawai negeri selama setahun dan selalu diberikan tiap awal tahun berikutnya. Penilai kinerja ini adalah pinpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 PNS antara lain: kesetiaan, prestasi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Dalam daftar tersebut disediakan kolom/baris keberatan dari PNS yg bersangkutan jika ia merasa dirugikan. Keberatan itu akan diberikan tanggapan oleh pejabat penilai atas keberatan dan terdapat pula keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan seorang PNS. Tapi sependak yg saya tahu hal itu belum pernah ada yang mengisinya.

Ada konvensi bahwa nilai DP3 seorang pegawai itu tidak boleh mengalami penurunan, selama pegawai tersebut tidak terlalu parah kinerjanya. Sepertinya hal ini sudah ada semenjak jaman baheula. Setelah saya jadi pegawai negeri merasa heran darimana seorang pimpinan bisa menilai kinerja seorang PNS bawahannya. Kalau seorang guru bisa saja di komplain oleh walimurid ketika nilai anaknya buruk. Maka guru pun dituntut untuk bisa menunjukkan data sebagai bukti otentik tentang hasil belajar siswa. Sependek yang saya tahu pimpinan instansi tidak pernah melakukan penilaian secara obyektif, dan jika dituntut bawahannya dia tidak bisa mengelak atau tidak bisa menunjukkan bukti mengapa ia mendapatkan nilai sebesar itu.

Belum lagi kalau ada pegawai yang membandingkan nilainya dengan nilai rekannya, maka kekisruhan dan ketidakharmonisan antara pimpinan dan bawahan akan tercipta. Menurut pengamatan saya sepertinya rasa suka atau tidak sukalah yang menjadi latar belakang penilaian itu. Memang DP3 itu sifatnya sangat rahasia. Namun jika ada masalah kerahasiaan itu tidak ada artinya. Semua akan mengemuka. Barangkali inilah salah satu ketidakberesan kinerja sistem kerja instansi pemerintah itu.

Jika guru menilai siswa buktinya nyata dan ada. Karena ia setiap mengajar selalu bertemu siswa yg diajarnya, maka dari hasil tes/ujian/ulangan itu guru bisa menilai diri siswa. Saya malah bertanya-tanya bagaimana seorang pimpinan bisa menilai bawahannya sementara bukti nyatanya tidak ada. Belum lagi pimpinan (sebut saja kepala sekolah) DP3-nya yang membuat adalah pimpinan yg lebih tinggi (misalnya kepala dinas dikjar). Bagaimana mereka (kepala dinas dikjar) bisa mengetahui kinerja seorang kepala sekolah, padahal ia tidak setiap saat bisa melakukan penilaian, demikian seterusnya sampai tingkatan tertinggi di suatu instansi.

Jika ketidak-fair-an itu terjadi atau obyektifitas itu tidak bisa dijangkau lalu untuk apa lagi perlu ada DP3. Anehnya DP3 ini merupakan pertimbangan utama seorang pegawai untuk bisa mendapatkan kenaikan jenjang kepangkatannya. Hal ini sudah berlangsung berpuluh tahun. Selama ini DP3 jarang sampai terjadi kasus yang sampai terpublikasikan, padahal riak ketidakpuasan kadang terjadi. Lalu masih perlukah DP3 PNS semacam ini dipertahankan?

Referensi tentang DP3 PNS:
www.BKN.go.id
Buletin itjen PU

11 responses

  1. Supaya tidak ketlisut, pimpinan instansi bisa menyalin di spreadsheet, misalnya excell atau buat templates sesuai form DP3, sebagai arsip dan alat banding.
    Sependek yang sy tau juga, DP3 tidak harus naik koq pak, penilaiannya tahunan, tapi sudah kadung salah kaprah seolah-olah harus naik, lha nanti kalo golongan 4 bisa-bisa nilai rata-ratanya 87, … superman hehehe.
    Kalo gak salah, waktu naik pangkat gak boleh turun pada 2 tahun terakhir.
    Tapi memang sangat subyektif dan rentan “pergolakan”.
    Kadang terjadi yang pangkatnya lancar, malah orang yang “lancar” juga bolosnya. Yang rajin malah gak sempat ngurus naik pangkat, selalu telat naik pangkat.
    Entah DP3 yang salah atau hal lain, … 😀

    Helgeduelbek: Mungkin gak ketlisut cuman gak mau kasih saja…. gak mungkin khan dokumen penting sampai hilang. Memang tidak harus dipersyaratkan asal rata2 baik saja cukup. Begitulah yg kadang terjadi makanya lalu pimpinan tidak berharga didepan bawahannya. Yang salah kenapa sistem semacam itu terus dipakai….

  2. Evaluasi terhadap pegawai memang perlu dilakukan, hanya siapa yang harus mengevaluasi dan bagaimana bentuk evaluasinya (waktu, metode), ini yang bisa jadi bahan penelitian yg menarik (^_~)

    Helgeduelbek: Pihak luar pegawai negara yang mungkin bisa memberikan apresiasi. Tertarik?

  3. Wah, masalahnya rumit sekali. Biasanya untuk penilaian PNS itu dari hasil pendekatan (istilah adik saya ke bapak : aproach-mengeproach). Kalau Helgeduelbek tidak bisa mendekati & mengambil hati sang pimpinan, sampai pensiun ya ngak bisa naik pangkat. Itupun ngeproachnya engak sendirian, pasangannya (istri) juga ikutan.

    Mis., PNS di Bank milik negara (ini pengalaman yg benar-benar terjadi):
    – Jika ada kunjungan dr kantor pusat, ibu-ibu berkunjung ke pengrajin daerah, setelah rapat bapak-bapak ada sex entertaiment di hotel lain. Bapak engak mau ikutan, makanya pangkatnya ditilik 4th sekali, kalau ikutan bisa 3th sekali.
    – Kado-mengado, amplop-mengamplop
    – Sesama rekan kerja salin menjatuhkan

    Untuk PNS Guru:
    mungkin dari jumlah keberhasilan muridnya (dilihat dari nilai). Masalah kualitas, ya belakangan. Orang 1 guru ngajar lebih dari 30-35 murid/kelas.

    Alasan rikuh/tidak enak hati, “Diam itu emas”, nrimo (menerima), takut ditendang ke luar/dikucilkan sebagai bawahan juga mendukung sistem ini.

    Jika anda berani, anda bisa cari pendukung (rekan-rekan kerja/PNS lainnya/orang umum) untuk mengubah sistem ini.

    Selamat berjuang!!!

    Helgeduelbek: Approach itu sama dengan menjilat yah… terimakasih dah menyemangati.

  4. Mas saya pengin tahu, dari kriteria2 penilaian itu mana yang dibobotkan lebih? Masalahnya, kok ada kriteria yang gak langsung terkait dengan tugas guru dan lebih ke etika. Misalnya soal kejujuran, khan bisa langsung digabung ke prestasinya. Misalnya buat buku, tapi enggak plagiat. Khan jujur dan prestasi jadi satu. Kriterianya cenderung membuat guru jadi asal manut pimpinan saja. Betul nggak?

    Helgeduelbek: Kesetiaan adalah yang utama sepertinya, karena kayaknya ada konvesi nilai, saya lihat pada bagus2 semua milik temen2 itu. DP3 ini sudah selayaknya dilakukan reevaluasi. Ini adalah peninggalan masa orde baru, makanya kesetiaan menjadi urutan pertama.

  5. wah bener bener njelimet ya…. pantes aja banyak banget guru guru yang kelihatan stresss. Ini masalah hidup mati alias perut mas!

    Bisa jadi guru jadi kurang peka terhadap masalah pendekatan psikis dan emotional dengan anak didiknya, ya jadilah ke sekolah cuman masalah nyari nilai akademik yang bagus, soal moral dan lainnya belakangan kali yeeee…

    Helgeduelbek: Itu baru sebagaian persoalan guru, yang lain masih banyak.

  6. jd pns ribet jugah ja?

    Helgeduelbek: Resikonya gitu, tapi sebisa mungkin kita coba untuk sedikit agak bener Yah setidaknya konsisten pada aturan main kalau memang masih patut untuk diikuti.

  7. Naik atau turun gak penting. Yang penting dua tahun terakhir naik, walaupun hanya 0,5. Jangan sampai turun dalam lampiran usul kenaikan pangkat.
    Lha kita menilaikinerja anak saja pakai rumbrik penilaian kok. Tapi DP 3 kan cuma administrasi saja. kinerja kita tidak dinilaiobjektif dari sana.

  8. Jadi PNS tidak gampang. Stelah jadi PNS juga banyak ribetnya. Yang enak mungkin jadi pengangguran milioner. Tapi apa bisa ya?

  9. memberikan penilaian itu memang selalu ada faktor subyektivitasnya. kecuali jika yang dinilai adalah jawaban dari soal pilihan ganda 🙂

    Helgeduelbek: Kalau menurut teori penilaian obyektifitas tetep bisa di upayakan, asal telah dibuatkan kriteria yang tegas, bisa berupa cek list atau bentuk lain. Sayang ini tidak pernah diterapkan dan pimpinan tidak perduli. Menilai mirip dengan mengukur, ada pembandingnya. Bukan begitu?

  10. Great boyse6dafcebc09d8d2e45771268f3049c3b

  11. Thanks boysfb0c033bb9ff90397616f911248cd87c