Tidak Butuh Diberi, Butuh Tidak Diberi

Suatu kebiasaan terjadi di sekolah-sekolah negeri. Kebutuhan sarana pendidikan selalu menjadi masalah. Pola kebijakan top-down masih tetep saja dipakai, padahal sangat tidak efektif dan tidak efisien. Apakah pola bottom-up tidak layak dianut di negeri ini. Sering suatu sekolah tidak memerlukan sarana tertentu malah dibangunkan, sementara yang diperlukan sekali oleh sekolah itu tidak dipenuhi.

Pernah suatu ketika ada sekolah yang kekurangan ruang belajar namun sampai hari ini belum bisa disediakan. Di lain pihak ada sekolah yang kelebihan ruang belajarnya, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali kecuali untuk tempat barang rongsokan. Beberapa saat lalu ada program bantuan sarana media belajar berupa telivisi untuk sekolah. Semua sekolah tingkat tertentu mendapat jatah ganda. Ada sekolah yang nyaris bubar karena muridnya tinggal hanya beberapa belas saja tetapi mendapatkan jatah yang sama. Sementara sekolah yang muridnya berjibun juga dapat jatah yang sama dengan sekolah yang nyaris tutup itu. Ini tidak proporsional.

Tidak jarang pihak pusat mengirim barang-sarana pembelajaran ke suatu sekolah padahal di sekolah itu kurang memerlukannya. Setiap bulan laporan tentang keadaan sekolah selalu dilakukan. Apakah ini tidak cukup sebagai informasi sehingga mereka bisa melihat apa sebenarnya yang diperlukan suatu sekolah. Semestinya demi efektifitas dan efisiensi pengadaan sarana dan barang memperhatikan itu.

Ada kesan selama ini bahwa setiap hal terkait “pengadaan” memang merupakan santapan empuk di setiap instansi. Ada sesuatu yang memang menjadi tradisi buruk yang merupakan akar tindak KKN. Secara administrasi selalu ada “peluang terbuka” mengangah untuk bisa bertindak KKN dalam hal pengadaan barang. Kalaupun ada pengawasan itupun bisa diselesaikan dengan tindak yang sama pula. Anehnya kegiatan seperti itu sepertinya sangat wajar untuk dilakukan. Duh begitu parah-nya.

Semestinya pemerintah selalu memperhatikan setiap laporan yang masuk itu. Dan selanjutnya memutuskan apakah sekolah itu layak diberi sarana tertentu atau tidak. Tidak terlalu sulit khan membaca setiap laporan bulanan. Apakah sebegitu bodohnya pihak-pihak yang duduk dibagian perencanaan sehingga keputusan pengadaan barang tidak tepat sasaran. Seandainya berpikir cerdas sedikit saja, maka pendidikan akan lebih maju. Saya yakin mereka sebenarnya sudah mengerti apa yang harus dilakukan, namun mungkin karena motif kepentingan tertentu akhirnya kecerdasan terkalahkan juga.

Saat ini di daerah saya telah diberlakukan sekolah gratis (tidak membayar uang SPP/BP3 lagi) Oleh penguasa setempat sekolah dilarang memungut sepeserpun dari orang tua/wali murid terkait pengadaan sarana dan prasarana. Katanya semua akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Syaratnya sekolah harus mengajukan proposal. Nyatanya begitu diajukan proposal pembangunan atau pengadaan sarana tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan keperluan pembiayaan yang tiap bulan harus dikeluarkan sudah 2 bulan ini belum dikeluarkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga ada keterlambatan.

Saya berpikir apakah masih perlu suatu sekolah mengajukan proposal pengadaan ini-itu terkait kebutuhan sarana belajar. Tidak cukupkah laporan bulanan untuk bisa dibaca selanjutnya disimpulkan bahwa suatu sekolah memerlukan sarana itu. Padahal dalam laporan bulanan itu kondisi sekolah dilaporkan secara lengkap, mulai jumlah sarana, siswa, guru, keadaan sarana, kekurangannnya apa dan sebagainya. Tapi mengapa sering terjadi kebijakan tidak sesuai dengan keperluan. Apakah sebegitu bodohnya pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat?.

Iklan

25 responses

  1. pak guru,
    kalo katanya sekolah gratis, buku dipinjemin dari sekolah, tapi ternyata tetep ada iuran ini itu, buku harus beli (belinya di koperasi sekolah, lagi, dan mahal 😦 ), siapa yang salah ya, pak?

  2. Yah itulah birokrasi sekolahan pak..?? :-D. Biasanya sih, siapa dekat dia yang dapat.

  3. dari sabang sampai merauke, berjajar pulau-pulau
    sambung menyambung menjadi satu, itulah indonesia
    indonesia tanah airku, aku berjanji padamu :

    1. Tidak akan jadi pegawai negeri di indonesia, karena mau jadi pegawai negeri yang jujur itu sangat sulit, apalagi dengan jabatan yang tinggi karena jika jujur maka kita tidak bisa jadi pegawai negeri.

    2. Jika saya “terpaksa” menjadi pegawai negeri, saya tidak mau di tempatkan pada posisi yang berhubungan dengan duit dan pengadaan barang karena sama saja dengan menjerumuskan saya ke dalam pusaran setan.

    3. Dan jika saya ternyata “dipaksa” dan akhirnya “terpaksa” ditempatkan posisi yang berhubungan dengan diuit dan posisi “basah” lainnya, saya berjanji akan bertindak sejujur-jujurnya, dan apabila tidak jujur, saya rela untuk saat itu juga saya ditembak di tempat seperti maling yang melarikan diri dari kejaran polisi.

    Janji diatas saya ucapkan tanpa dibawah paksaan siapapun dan saya katakan dalam keadaan sadar agar saya bisa

    Menjunjung tanah airku, tanah airku indonesia

  4. Itulah birokrasi Indonesia…

  5. tidak hanya di sekolah cak, di kampus juga seperti itu… meskipun itu kampus sekelas ITS yang kemaren baru saja pasang iklan 1 halaman di jawapos kalo dapat ISO 900…

  6. Halah, cerita usang yang selalu terulang kembali. Selama pengadaan fasilitas sekolah masih berorientasi proyek, ya begitulah. Bukan yang memang dibutuhkan, tapi mana yang bisa memberikan keuntungan maksimal bagi pelaksananya. Bisa juga seperti ini, dinas terkait saking bingungnya harus ngecakke anggaran, takut hangus, jadinya waton tubruk. Di sisi lain, ada juga sekolah yang justru kurang paham dengan kebutuhannya sendiri. Lha wong jaman saiki, kok ngajukan anggaran untuk mesin tik sama slide projector. Jebul, mung nurun proyek tahun-tahun sebelumnya.

  7. Salam kenal, Pak Guru!

    Tidak hanya di dunia pendidikan. Nyambung ke sektor lain nih, di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)juga begitu. Dari beberapa penelitian, pelaku UMKM diberi bantuan peralatan yang tidak mereka butuhkan. Peralatan tidak terpakai, akhirnya dibiarkan begitu saja. Hanya sebatas proyek. Tidak ada pemetaan terlebih dahulu mengenai sarana prasarana apa yang dibutuhkan. Kalaupun ada pemetaan, selama yang ada di otak si penyalur bantuan cuma duit-duit-duit, mudah ditebak, implementasinya nol besar. Paradigma tidak akan berubah, kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri.

  8. Begitulah SDM Indonesia. Gmn generasi muda mo pinter2 kl kebutuhan pendidikan dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Sy heran sm yg suka melakukan mark up pengadaan barang. Sadar nggak sih bhw anak istri mereka makan dr uang haram. Pdhl kita dilarang makan, baik makanan haram maupun dr uang haram. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan.

  9. :: ndarualqaz ::
    keren mas janjinya.. andai gw juga bisa berjanji seperti itu. tapi mendingan tidak berjanji. dan lakuin sesuai aturan agama dan norma yang berlaku aja. peace..

    saya juga pernah merasakan hal sama waktu melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di indramayu.. disana SMPN laboratorium komputer cuma ada 1 komputer untuk 1 sekolah itupun pentium 2.. padahal termasuk smpn yang diunggulkan. waktu 17 agustus kemarin mendapat juara marching band *kaloga salah inget* seindramayu..

  10. sekolah indonesia tak lebih baik dari kandang ayam…

  11. Aduh Pak, itu terjadi dimana-mana. Harus kita maklumi bahwa Pemerintah sebenarnya tidak mampu membiayai sekolah 40 juta anak bangsa, tapi demi politik selalu bilang dibiayai dan tidak boleh pungut uang. Jadi, kita sendiri sedang membohongi diri kita. Berapa biaya orang eropa dan amerika terhadap pendidikan gratis itu?. Rata-rata keluarga mengeluarkan 20% untuk biaya sekolah dari pendapatan mereka. Di kita, sudah rata-rata tak mampu, mengeluarkan uang pun tak mau. Saya sedih sekali ketika TV beberapa bulan yang lalu memberitakan busung lapar, tapi bapaknya merokok gudang garam sambil mengendong anaknya.
    Tragis, sama dengan pendidikan umumnya kita…..Alasan kita selalu klasik, untuk makan saja tidak cukup….
    10% ini benar, 90% tidak sungguh-sungguh….
    Sekedar catatan, tahun ini dana DAK, BOS, dan entah apalagi ada beberapa T(rilyun) lho…

  12. walah pakde! pemerintah gak sempet mikirin pembagian sarana sekolah! kalo masalah pendidikan belum dianggap bencana setara dengan lumpur mbludag, banjir di ibukota, pesawat tugel, kapal ilang ato apalah yang bikin geger…

  13. Itulah fenomena dunia pendidikan kita, nggak dimana-mana sama saja, padahal orang-orang yang nongkrong diatas itu ngakunya pinter tapi ma’af nggateli.

  14. memangnya dana dana itu kalo nggak diberikan ditilap ya?

    soalnya kalau dana itu nggak ditilap, apa sih untungnya membuat segala proses yang penting dan mendesak itu jadi mbulet?

  15. Sepertinya memang tidak ada koordinasi atau komunikasi antara pusat dan daerah, kalaupun itu ada pasti sudah banyak orang bermain di dalamnya. Misal soal pengadaan barang. Seharusnya pusat tidak hanya menerima laporan dari daerah, tetapi melakukan survei, bener tdk sekolahan ini butuh ini, butuh ini dan seterusnya dan seterusnya.

    Selama ini yang terjadi, petinggi2 kita hanya duduk di kursi empuknya dan bermesraan dengan selingkuhannya. Tanpa tahu benar bagaimana kondisi sekolahan yang mau roboh, gaji guru, jumlah murid dan lain2.

    Kalau sampai ini dibiarkan terus menerus, maka jangan heran kelak nanti kita akan mengalami masa atau jaman yang namanya “lost generation”. Saya berharap ini tidak akan terjadi.

  16. Sudah dibilang kalo pemerintah itu tidak bisa membereskan masalahnya sendiri kok ngeyel. Kalau nggak bisa membereskan masalahnya sendiri, gimana mau membereskan masalah-masalah yang lain seperti kebutuhan sekolah itu. Namanya juga proyek, Pak Guru. Butuh nggak butuh kalau namanya proyek ya harus dikirim.

  17. Apakah sebegitu bodohnya pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat?
    Menurut saya, 50 % betul, 50 % proyek, seperti kata Kang Kombor.
    Kesimpulannya: memang itulah kerjaan utamanya

  18. hehehe. no di kampus saya juga baru ada kasus proyek yang konyol. orang atas pengen beli alat alat absen sistem finger print, katanya biar pegawai tambah disiplin. eh orang atas maen beli aja tanpa konsultasi, padahal di kampus saya kan (fMIPA) ada jurusan teknik kompie-nya dan mahasiswa kita juga sudah mampu buat sendiri. habis beli (gak tau berapa harganya, denger2 sih mahal(sangat)) eh tu alat gak bisa di operasiin. katanya sih gak bisa masukin data fingerprint. dan dodolnya, perjanjian jualbelinya gak ada perjajnian soal kerusakan ato garansi. ya udah deh nganggur. tapi untungnya ada seorang alumni yang mau membantu memperbaiki dan bikin tambahan program buat masukin data.

    hehehehe…. dekan yang dulunya suka petentang-petenteng, sekarang malu buat keluar ruangannya, malu ketahuan bikin “proyek”. (padahal dosen di fak saya “bersih2” (setahu saya).

  19. Kalau kandangnya terpelihara baik, siklus udaranya baik, makanan datang tepat waktu. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kekurangan. Tentu ayam-ayamnya sehat. Jadi, buatlah kandang ayam yang baik untukayam-ayam kira. Agar tidak dicuri musang, bertelor banyak, dan sehat. Tentu ayam itu akan bersyukur kepada pemeliharanya. Ayam juga… manusia… eh salah ayam juga binatang ternak ciptaan Allah. Punya hak untuk dipelihara dengan baik…..

  20. Untuk madrasah ada EMIS, di DIKJAR ada Pemetaan sekolah, apanya yang kurang? Lha kalau EMIS dan Pemetaan sekolahnya saja sudah jadi proyek, kelanjutannya ya tentu proyek juga.
    Jangan-jangan pemerintah ini bingung membagi uang yang sebegitu banyaknya. Buktinya, sampai-sampai pemerintah membiarkan pengemplang BLBI. Kan yang kecil-kecil saja yang diperkarakan. Belet Lapindo malah menguras banyak uang ya pemerintah sanggup nalangi. Enggak bangkrut.
    Masalahnya kenapa kita mau bayar pajak – lha pajaknya otomatis dipotong duluan je – untuk menggaji pejabat yang tidak mau kerja mikirin rakyat. Buktinya masalah perdagangan saja siliarkan jadi perdagangan liar. Fungsi perlindungan terhadap rakyatnya enggak ada kan? Begitu juga perlindungan terhadap generasi muda.
    Siapa yang tidak tergelek-gelak ketika KONI jaya di atas buruknya prestasi olah raga. Saya yang nggak begitu suka olah raga saja sampai menyempatkan membaca berita seperti ini.

  21. Emang parah moral orang2 didepartemen pendidikan…

    Sekolah sy jg dpt bantuan 2 TV 29″… Trus dpt dana untuk ngebangun gedung baru, tp dananya baru turun setelah negosiasi jumlah komisi buat orang2 dep dik tingkat kabupaten… dr 15 % dari total dana yg turun akhirnya mereka setuju dikasih 9%. padahal dengan dana yg ada aja, dana segitu gak cukup, tp mo gmn lg, klo ga dikasih dana gak bakal turun….

  22. Dwiyono Y. Prayitno

    Eh ngomong-ngomong kita masih punya pemerintahan gak sich kok semua jadi kacau begini!
    Beras makin mahal sampai rakyat antri rebutan beras operasi pasar.
    Lumpur lapindo gak berhenti mengalir katanya sampai 31 tahun mendatang.
    Kecelakaan di darat, laut, udara terus datang beruntun tak berkesudahan.
    Banjir di Jabodetabek tidak juga membuat pemerintah sadar eh malah saling menyalahkan.
    Pejabat sibuk mikirin kursi, tunjangan dan kelanggengan jabatan dan kekuasaan.
    Ya Allah apakah bangsa ini ditakdirkan untuk terus menderita.
    Atau bangsa ini tidak mau merubah takdirnya untuk tidak menderita.
    Saya yakin ini karena bangsa ini tidak berupaya merubah takdirnya, tidak mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya.
    Jadi ! selama kesalahan tidak diperbaiki yang terjadi adalah seperti itu. Tidak hanya di Departemen Pendidikan juga di semua departemen.
    Jangan heran hal itu terus terjadi, yang perlu kita heran kenapa kita tidak mau berubah.
    Mari mulai sekarang juga
    Mari kita mulai bersama-sama (tidak cukup satu orang)
    Mari mulai dari yang besar sampai yang kecil

  23. “Tidak cukupkah laporan bulanan untuk bisa dibaca selanjutnya disimpulkan bahwa suatu sekolah memerlukan sarana itu.”

    Belum cukup pak kalo hanya itu, kan perlu pembicaraan lebih lanjut yang sifatnya tertutup.

    Ssssst bagian saya berapa prosen

  24. Great boys4547cc42b8e6ff1fb4eb5d94139da5af