Skor Penilaian Portofolio gak sampai 850, Guru tidak Profesional?

Yah saya dari awal tidak begitu perduli soal sertifikasi guru yang menandakan keprofesionalan seorang guru. Mengapa karena dari penilaian portofolio itu lalu diklaim seorang guru berhak menyandang guru yang profesional atau tidak. Tapi semua itu adalah proses yang harus diikuti semua guru di negeri ini demi mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Siapapun akan mau sih dapat tambahan penghasilan. Tapi caranya itu loh… Saya dari awal juga berpikir bahwa acara pensertifikasian model seperti sekarang ini adalah akal-akalan agar guru tidak begitu saja menerima TPG yang semenjak dulu mungkin menjadi haknya.

Coba kita pikir berapa panjang proses dan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk oleh pemerintah yang konon itu makai uang rakyat. Mulai dari pembentukan panitia sertifikasi di level pusat hingga sampai lembaga asesor di PT tiap wilayah, penggajian honor tiap periode, dll, belum lagi bagi guru harus menyiapkan seoonggok-segepok arsip yang tersisa demi tercapainya skor 850 itu. Berapa biaya yang harus “disia-siakan” untuk kepentingan yang semestinya tidak harus seperti itu.

Semua guru yang sudah lulus dan yang lulus melalui diklat/plpg (atau apalah sebutannya) apakah itu sudah layak menyandang guru profesional? Jawabannya tentu tidak semuanya lantas sekonyong-konyong jadi guru yg “profesional”. Coba rekan guru renungkan apakah demikian. Kalau menurut saya mereka yang dinyatakan lolos (atau lulus yah?) hanya terpilih untuk mendapatkan TPG lebih dulu saja. Bersyukurlah karena itu hak kita kalau memang kita guru yang benar-benar menjalan tugas dengan sungguh-sungguh dan benar. Soal profesionalitas yah nanti dulu deh.

Begitu pula rekan guru yang dengan portofolio belum mencapai skor yg ditetapkan itu, anda belum tentu otomatis tidak profesional dalam bekerja. Hanya harus berpayah-payah dikit untuk mendapatkan TPG. Selanjutnya toh mengajar yah seperti dulu lagi saja. Hanya jam wajib ngajarnya saja mesti 24 JP tatap muka.  Selanjutnya pemerintah tak akan ambil pusing soal profesionalitas kita kok, yah seperti biasanyalah budaya mumpung ada proyek. Jadi jangan terlalu pusing soal sertifikasi dan sejenisnya.

Dari banyak mekanisme yang semula ketat harus begini begitu perlahan dipermudah juga aturan main dalam sertifikasi itu. Apakah ini menunjukkan kesriusan soal dalih menjaga kualitas/profesionalitas guru. Nonsen deh kalau yang ini. Kalau mendapat antrian mendapatkan TPG sih iya. Tapi bagaimanapun sedikit niat baik dari penguasa kita hargai, toh akhirnya semua guru tersertifikasi, hingga sulit lagi membedakan mana sih guru yang profesional dengan yang tidak. Sebab kita tahu batasan tegas soal profesionalitas itu akan semu selamanya.

Lucunya lagi dari peraturan pemerintah bahwa guru yang sudah berpendidikan S2/S3 langsung mendapatkan kemudahan untuk tidak perlu lagi mengumpulkan bukti portofolio layaknya mereka yang tidak berpendidikan S2/S3 itu.  Memang sih keberhasilan guru mengajar itu banyak sekali aspek yang perlu dipandang. Apakah hanya karena berpendidikan S2/S3 atau karena semua siswanya pinter-pinter (yang kebanyakan memang ini bawaan sejak awal siswa masuk atau mungkin memang sejak lahir sih anak memang udah hebat bawaannya) atau karena alasan lain yang bisa dibuat oleh sang penilai.

Beberapa di antara rekan guru ada yangmau bertindak culas-curang agar skor portofolionya mencapai standar skor yang ditetapkan, mulai dan pemalsuan ini itu. Bagi rekan guru yang seperti saya sebut terakhir sadarlah soal sertifikasi bukanlah segalanya. Yakinlah apapun adanya kita semua akan tersertifikasi juga kok. Santai saja lagi. Ini hanya basa-basi belaka yang dilakukan penguasa. Kita tunggu apa tindak lanjut pemerintah soal profesionalitas guru di negeri ini.

Tulisan ini saya buat bukan karena saya tidak bisa mencapai skor yang ditetapkan itu atau karena saya tidak mendapat kesempatan awal,  atau karena saya tidak berpendidikan S2/S3, tidak… Tapi karena sejak semula saya memang tidak bisa menerima alasan diadakannya sertifikasi itu. Ini semua karena pemerintah tidak rela memberikan TPG lantas dijadikan alasan sehingga tidak serta-merta diberikan begitu saja. Toh sedikit agak meng-irit pengeluaran negara, karena tidak langsung semua guru bisa menikmatinya.

Duh Gusti mau dibawa kemana pendidikan negeri ini….?

11 responses

  1. iya kang… kalau gak nyampai 850 atau sekarang 1200 masih ada kesempatan diklat. sebenarnya daridapa pusing-pusing kumpulin aja ijazah doang, dapat nilai 150 terus ikut diklat. dijamin lulus, karena materi diklat ya cuma gitu-gitu.
    kalau kaya kang urip yang sudah S2 jelas itu proporsional, eh profesional.
    terus ada lagi sekarang PP 74 tahun 2008 yang memberi peluang tidak harus S1 bagi yang sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan usia minimal 50 tahun.
    ssssst…………sebenarnya ini kan hanya mau menaikkan gaji guru, tapi gantian. gak ada hubungannya dengan kualitas pendidikan di sini

  2. yah kita emang hidup dalam era seperti ini, mau diapain lagi….

  3. Yah itulah namanya urip (hidup), yang lebih aneh bagi aku adalah guru yang berstatus PNS juga harus ikut di sertifikasi biar jadi proporsional eit… profesional juga. Berarti selama ini para pengawas di departemen ********** pada tidur, membiarkan para guru jadi-jadian menjadi pendidik. Dan lagi apa pemerintah tidak mencoreng mukanya sendiri bahwa guru yang mereka pakai dan angkat juga asal ada. Kebablasan…

    Aku pernah mendengar ada namanya sistem team teaching, untuk menutupi jumlah jam mengajar bagi para guru yang telah menyandang gelar profesional itu, suatu bentuk akal-akalan baru… setelah sertifikasi.

    Kapan ada pemerataan guru “berkualitas” kalau semua kumpul di satu sekolah, dengan alasan team teaching, dan tetap mendapatkan gaji plus tunjangan profesi guru. Terlalu…

  4. kalau dipikir-pikir memang ini diproyekkan, dan nantinya (kemungkinan besar) otomatis dapat lah..

  5. Walaah, sertifikasi itu kan arisan. Siapa yangkeluar duluan ya ikut sertifikasi. Kumpulkan aja ijasah dan SK. Ikut diklat pasti lulus. Dapat tunjangannya entah kapan.
    Apalagi di Departemen agama. Aturannya udah berubah kok tetap dijalankan berdasarkan aturan lama. Lha akhirnya yang masa kerja belum 5 tahun didiskualifikasi. mereka ikut sertifikasi karena sudah keluar nomor arisannya.
    Yang masa kerjanya lama seperti saya, karena belum dapat rejeki arisan/undian, ya belum terbawa. Setelah lulus pun belum tentu kapan di bayarnya.
    Canda saya: Kita perlu bikin PGRM.
    Apa itu, kata teman.
    Persatuan Guru Republik Mimpi.
    Mimpi mendapatkan tunjangan. Guru Depag angkatan 1996 pun belum dapat tuh.
    Mimpi terus kali.
    Jadi, santai aja laaah.

  6. Eh, lama gak kunjung, ramai lagi nih.

  7. semoga saat membaca komentar ini, Om urip sudah selesai mengikuti diklat biar lebih pro ….

    mantap pencerahannya
    dan pencerahan selanjutnya dinanti-nanti

    saya bingung mau nulis apa lagi … rasanya masih kenyang dengan wejangan sampeyan saat datang ke palangka saat hujan-hujan dua minggu yang lalu

    btw salam untuk ibu dan anak-anak

  8. Aku ingat benar komentar anak-anak, kala aku menyebutkan Bpk X dan ibu Y adalah “guru yang masuk kategori Guru profesional”, lantas apa jawaban anak-anak?
    Bu …. kami semua bingung kala diajar beliau, ada juga yang ngejawab : “yang di belakang gak pernah dengar penjelasannya”, ada juga yang komentar sering kosong lah belum lagi yang telatan. Jadi si anak akan gak tau lagi mengkategorikan guru-guru yang benar-benar profesional, seperti apakah semestinya, dan parahnya lagi akan terbentuk opini seperti bapak X dan ibu Y juga masuk kategori guru profesional, lantas bagaimana jika ia menjadi seorang pendidik?. Semoga yang sudah mendapat sertifikat guru profesional meningkatkan kinerja dan kualitas diri.

  9. saya setuju dengan semua komentar yang sangat bagus.
    saya ini seorang guru sekolah dasar di nias, itu loh yang baru dilanda bencana tsunami dan gempa tahun 2005 yang lalu.
    saya juga sempat heran-heran dengan pikiran pemerintah kita. kalau dalam proses sertifikasi saja sudah ada untuk KKN apa lagi hasilnya? Saya kira profesional atau tidak itu, harusnya sejak awal diterima sebagai guru. Berarti sekarang pendidikan bangsa ini telah dibawa hancur beberapa tahun, dan akan rusak selama 2 generasi apabila tidak diubah. Dan itu kesalahan atas penyaringan PNS yang disamaratakan untuk semua jurusan. (ada nggak ya logika pembuat aturan ini? Kalau tidak bisa duduk di bangku kuliah lagi untuk belajar lgoika sederhana sampai dengan yang agak rumit). Salam . .

  10. Salam.
    Wah, cucok banget tulisan di atas dengan uneg-uneg saya.
    1. Saya cuma berharap agar rekan-rekan guru yang “telah profesional” bisa memberikan teladan yang baik buat para pendidik yang ‘amatir’, minimal bisa memenuhi 24 jam tatap muka
    2. Harusnya para siswa menjadi salah satu tim penilai, apakah seorang guru itu sudah profesional atau belum. Selama ini kan mereka seolah-olah hanya asesoris saja, tidak pernah dimintai komentarnya baik oleh pengawas bahkan mungkin oleh kepseknya sendiri.
    Semoga maju pendidikan Indonesia !

  11. saya sangat setuju dengan anda, sebenarnya kalo pemerintah ikhlas ingin meningkatkan taraf hidup guru, berikan saja apa yg menjadi hak guru tanpa perlu memakai aturan sertifikasi yg tidak jelas, kalo saya sih disuruh cari sertifikat2 15 tahun yg lalu kayaknya nggak mungkin…… jadi biarkan saja dibilang tidak profesional…. daripada melakukan manipulasi……