Menakar Kejujuran Ujian Nasional Sekolah

Beberapa hari lalu ujian nasional tingkat SMA dan SMP telah berakhir. Kini siswa, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, para kepala daerah, mungkin mendiknas bahkan presiden (kalau tahu dan mengerti kondisi lapangan) akan berperasaan harap-harap cemas. Siswa hebat-pintar-cerdas sekalipun turut merasakan itu sebab berdasar pengalaman ada saja “kekeliruan dalam penilaian jawaban”.

Siswa Indonesia yang belum terbiasa untuk menghadapi “kegagalan pendidikan kelulusan” akibat salah satu komponen penentu kelulusan (batas minimal skor ujian nasional) tak terpenuhi, akan malu menanggung ‘aib’ itu. Untuk siswa yang terlalu cemas yg akibatnya tidak ‘pede’ akan kemampuannya berupaya “yg penting lulus”. Hal ini biasanya didukung sepenuhnya oleh orang tuanya. Celaka-nya lagi ada saja oknum yg memanfaatkan keadaan itu demi uang. Dan bagi yang mengetahui hal seperti ini kadang juga mengambil kesempatan untuk jadi pahlawan kejujuran dengan motiv yang sama buruknya.

Guru & kepala sekolah pun tidak kalah cemasnya. Dalam setiap doa-nya selalu memohon kepada Sang Penguasa untuk diberikan kelulusan siswanya, kalau bisa 100% atau sesuai yang ia targetkan. Sebab menurutnya sudah cukup usaha yang ia lakukan mulai dari men-drill siswa dengan cekok-kan soal-soal dan juga lewat tambahan pelajaran ekstra selepas pelajaran rutin. Bahkan mungkin ada yang mengikuti gaya pembelajaran di bimbingan belajar “yg tidak mendidik itu”. Ini dianggapnya cukup. Padahal mungkin dalam hatinya ini kesempatan untuk sedikit meraup untung kalau memberi les di sekolah. Inilah dampak ujian nasional yg selama ini memang tidak diniatkan dengan “lurus”. Kalau perlu memberi tahu jawaban kepada siswa dengan ber”paya-paya” mempertaruhkan nama baiknya. Kalau perlu membuat tim sukses gaya kampanye politik. Seperti itukah pendidikan yang diharapkan, penuh kepura-puraan. Proses yang dijalankan sesuai ‘tujuan luhur pendidikan’ di negasikan hanya oleh salah satu penentu kelulusan yg mematikan. Proses pembelajaran tidak dihargai, ujian nasional telah memenggal leher pendidikan di negeri ini.

Para penentu kebijakan mengharamkan ujian nasional kalau tidak diselenggarakan. Yah memang ada undang-undang yang mengharuskan ada ujian nasional. Apakah itu tidak bisa diubah? Tidak sadarkah para pakar serta para pengambil kebijakan terkait hal ini, bahwa di negeri ini tidak cocok diterapkan ujian nasional. Lihatlah mental penyelenggara pendidikan, masyarakat kita. yang “MAAF” ada saja yg gemar kebohongan.

Kepala dinas pendidikan, kepala daerah, akan gengsi bila di wilayah kekuasaan “mutu pendidikan”nya hancur. Suatu pandangan keliru jika mutu pendidikan hanya dilihat dari prosentase jumlah kelulusan. Celaka… Mungkin ada saja yang berulah untuk sengaja membocorkan soal ujian. Mungkin ada saja yang memanipulasi dan main mata pada proses scanning jawaban ujian nasional siswa di wilayahnya. Di manakah nurani dan mentalitas hebat manusiawi itu. Pendidikan diselenggarakan bukan untuk dipertaruhkan seperti judi. Jalankan saja siapa tahu beruntung. Bukan seperti itu. Jerih payah  telah diupayakan oleh semua pihak demi pencapaian “manusia yang bermutu” kalau memang tulus-ikhlas.

Mendiknas-presiden… mungkin mereka sudah dengan niat tulus ingin menaikkan pamor pendidikan yang lama terpuruk. Sayang-nya mereka mempercayakan kepada orang yang mungkin tidak dapat dipercaya. Pendegelasian tugas dan kewenengan dengan modal “kepercayaan” terus berlanjut sampai di lini paling menentukan. Celakanya petaka itupun kita rasakan dampaknya. Kejadian demi kejadian yg akhirnya salah kaprah menterjemahkan niat tulus  dari puncak pimpinan di negeri ini.

Bandingkan dengan sistem Ebtanas dulu

Seingat penulis, tahun 1985 adalah pertama kalinya muncul istilah EBTANAS. Saat itu terkesan lebih baik dalam hal kejujuran dalam ujian berskala nasional dibanding akhir-akhir ini. Pada sistem ebtanas kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Berapapun nilai yang diperoleh. Kalau ada nilai siswa yang parah atau memang siswa bermasalah maka sekolah bisa aja tidak meluluskan. Memang masih terbuka pemanipulasian pada nilai-nilai mata pelajaran yang tidak turut di ebtanaskan, sehingga siswa lulus. Saat itu proses pembelajaran tidak terrekam dalam lembar nilai. Kalau model ujian nasional seperti sekarang mengikuti motede ebtanas dan ditambah penilaian proses pembelajaran, hal ini akan sedikit lebih bagus. Tidak perlu-lah menerapkan sistem dari negara lain kalau memang tidak bisa.

Siapakah penentu mutu dalam pendidikan kalau tidak terkontrol secara nasional? Jawabannya serahkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang akan menjaring calon-calon siswa yang akan diterima di jenjang pendidikan tersebut. Toh hingga detik ini pendidikan yang lebih tinggi masih menyelenggarakan ujian masuk sendiri-sendiri atau berkelompok. Seolah tidak ada kepercayaan lagi dari jenjang yang lebih tinggi dalam menjaring calon siswa/mahasiswanya. Atau serahkan pada dunia kerja, toh untuk rekrutmen pegawai mereka juga tetap melakukan penyaringin sesuai keperluan dunia usaha-nya.

Lalu untuk apa lagi ujian nasional yang menghabiskan dana besar, membuka peluang manipulasi lebih lebar, dan menggorok leher pendidikan yg diselenggarakan di negeri ini?

Iklan

17 responses

  1. Iya, apalagi nilai UAN SMP adalah nilai yang menentukan untuk masuk ke SMA.

  2. Mungkinkah Sudah di cabut rasa malu dari sebagian siswa dan guru di negara kt?. Saking cemas y dengan hasil nilai yang bakal diterima, dg tanpa rasa malu dan takut dosa mencontek(oleh siswa), dan mengirimkan kunci jawaban (oleh guru) kpd anak didik y, sbg kgiatan rutin tiap tahun demi sukses y UN, Apa gak salah?

  3. Keadaan semacam ini merupakan pil pahit bagi pelaku pendidikan, tuntutan yang tinggi membuat semuanya menempuh jalan mana saja “asal sukses”, haruskah……..? Wallahualam

  4. ya bukannya tidak setuju UAN tapi, UAN telah menjadi tujuan. jelas ini melanggar uusisdiknas, dengan mensyaratkan lulus harus nilai sekian.
    saya sependapat jika uan sebagai tolok ukur sekolah, seperti DANEM jaman ebtanas dulu

  5. kalo saya liat komentarnya. saya dukung bapak ini jadi penasehat pendidikan. hehee

  6. Selamat siang pak, saya lulusan stan (sekolah tinggi akuntansi negara) yaitu sekolah gratis yg di biayai negara untuk jadi Pegwai Dep. keuangan. Di STAN, kalo ketahuan nyontek dsb (pokoknya hal2 yang tidak jujur) sanksinya keras bisa di DO. Proses pendaftran dan penerimaan juga benar2 100 % murni tanpa ada sosgokan dan suap-menyuap,apalgi menyontek..sudah pasti gak akan bisa. Dulu saya daftar pertama stan tahun 2001, tapi saya gagal kemudian saya mencoba mendaftar lagi di tahun 2002 dan alhamdulillah di terima. Baca pengalaman saya mengapa saya gagal dan bagaimana mencvari solusi kegagalan saya itu sehingga saya bisa di terima di tahun 2002 di sini sekolah kedinasan

  7. @ Fariski: Mungkin Juga 🙂
    @ Ziadi: Kalau itu sudah banyak kejadian, maka pihak yang tidak melakukan akan di cibir lho pak…
    @ Ye-Em: Komentar yg bagus 🙂 Pil pahit yang mematikan bukan menyembuhkan sepertinya. Apakah saudari berani berseberangan sebagai pelaku pendidikan di negeri ini?
    @ Budi: Ok, kita gagas untuk pendidikan di negeri impian kita saja yah.
    @ Vidyapustaka: Ehem, berkomentar juga akhirnya saudara, penasehat pendidikan yang mana om?
    @ Sekolah Kedinasan: Selamat malam 🙂 Hebat… memang sudah semestinya-lah demikian pendidikan kita, salam sukses.

  8. UN, Hantu bagi Pelajar…

    Saya baru melihat acara infotaimen yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, membahas tema seperti judul tulisan ini. Saya agak terkejut dan prihatin melihat rekan-rekan pelajar ini, ada yang membanting buku, melempar alat tulis, menangis hi…

  9. BANDIL JAKARTA

    Pendidikan dulu dgn sekarang tdk jauh berbeda, yang membedakan adalah sifat dari pada guru senderi, kalau dulu banyak yang ikhlas & sekarang banyak yang matere.
    Siswa sekarang lebih banyak tahu dari siswa dulu.Tinggal kita para guru mau jujur atau tidak was

  10. oleh karena gara-gara sebab maka mengakibatkan…halah bingung aku
    gini kang…
    di negeri impian nilai uan pada oleh pitu kabeh.. lho kok ngono?
    ya..iyalah nilai pitu-lungan….
    hiii kabur………….

  11. atau… mungkin dari awalnya salah ya pak??

    guru-gurunya belajar membuat laporan soal-soal dan tugas-tugas buat siswa dari barang yang tidak berkah memakai windows bajakan dan aplikasi-aplikasinya pun bajakan,

    ma’af kalo saya salah, mohon di perbaiki

    link bagus untuk direnungkan:

    http://yan.irvanet.web.id/pemuda-harapan-bangsa/

  12. UN : ibarat makan buah simalakama. dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati.

    weleh..weleh..weleh..

  13. UN : ibarat makan buah simalakama. dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati.

    weleh..weleh..weleh..cahndablegh…

    Lebih baik dijual saja kata cah Jogja..

    Perlu ada perubahan untuk merumuskan yang lebih bijak tentang pro kontra UN ini. Agar ada perubahan arah pembelajaran sebagaimana mestinya, bukan (hanya) menuju ke UN. Jika UN hasil OK, maka pembelajaran OK. lha pendidikan ..??? Tiga tahun ditentukan hanya dengan 120 menit.. kali enam (SLTA) kali tiga (SLTP plus SD/MI)

  14. Kita suka bingung kalo ngeliat pro kontra UN ini. Siapa yg punya ide dan siapa yg bertanggung jawab bahwa ide ini bagus buat dunia pendidikan kita. Mestinya ada LSI yang bergerak di sini, untuk mengungkap apa benar mutu pendidikan di Nusantara ini telah meningkat dengan diadakannya UN.

  15. memang pendidikan harus mengedepankan kejujuran sebagai modal awal.saya turut prihatin dengan tragedi yang dialami dunia pendidikan. kesalahan sistem,berdampak kehancuran pendidikan kita.semoga masih dapat direkonstruksi kembali.amin

  16. megapro bakal hapus UN lho klo terpilih nanti

  17. Bila kita ingin mendapatkan nilai jujur alias murni dari UN maka kelulusan siswa kembalikan ke sekolah toh yang paling tahu kadar segala kemampuan siswa adalah guru di sekolah.UN kadang-kadang tidak mampu dan tidak selektif terhadap siswa yang layak dan tidak layak lulus. Semoga .