Waspadai Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru

PPKHB (pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar) adalah salah satu (alternatif) upaya agar guru yang belum sarjana bisa sarjana secepatnya. Ini akan dijadikan alternatif agar Indonesia bisa mengejar target untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan para guru. Pasalnya guru-guru yang belum berijazah S-1 itu sudah berpengalaman dalam kerja mengajar di kelas maka oleh pemerintah akan diakui yang mungkin dianggap ekuivalen dengan sejumlah SKS suatu mata kuliah. Bahkan kegiatan selevel KKG (kelompok kerja guru untuk guru SD/MI) dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran untuk guru SMP/MTs dan SMA/MA) juga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan ekuivalensi sejumlah SKS dengan prosedur tertentu.

Bahkan ada istilah kemitraan antara perguruan tinggi (LPTK) dengan institusi terkait untuk “mempercepat” pensarjanaan guru-guru yang belum S-1. Kita semua berkewajiban mengawal agar niat mulia ini tetap terarah peningkatan kualifikasi pendidikan guru yang sesungguhnya, agar pendidikan tidak lagi dijadikan ajang pembenaran tindak kecurangan oleh oknum yg hanya ingin mengejar keuntungan sepihak. Untuk ini perlu dibentuk suatu lembaga independen untuk mengontrol tindak curang yg mungkin akan dilakukan oleh pihak yg ingin menghancurkan pendidikan di negeri ini dengan adanya program ini.

Jangan sampai dengan program semacam itu lalu dipakai cara instan “secara legal” ada LPTK menyelenggarakan kegiatan perkuliahan instan juga yg hanya beberapa kali pertemuan guru bisa S-1. Bahkan tugas akhir (skripsi) dibuatkan dosen dari LPTK dengan membayar sejumlah rupiah. Kita tahu banyak makanan instan tidak sehat. Maka demikian pula pendidikan instan tidak akan berdampak peningkatan mutu pendidikan  tepatnya peningkatan proses pembelajaran di kelas. Jadi mari kita semua ikut mengawasinya… (hehehe kok kurang kerjaan sih).

Semua itu adalah alternatif. Kalau guru ingin meningkatkan pendidikannya tentu bisa menempuh pendidikan resmi lewat universitas terbuka (UT). Yah walaupun UT sendiri masih ditemui kecurangan-kecurangan di beberapa daerah dalam pelaksanaan ujian. Ada perjokian. Memang pembuktiannya agak sulit. Pengawasan kurang ketat. Tapi nyata itu terjadi. Apalagi dengan program alternatif seperti yg akan digunakan untuk “pembenaran” penyetaraan PPKHB dengan sejumlah SKS suatu mata kuliah.

Mungkin yg baik adalah dengan mengirim guru untuk kuliah reguler dengan menyelesaikan beberapa SKS di LPTK yg ditunjuk. Konsekuensinya adalah guru meninggalkan tugas mengajarnya. Sulit memang. Ada usul? ajukan ke mendiknas yah.

12 responses

  1. Bisa saya kira…karena pengalaman jauh lebih bagus daripada teori

    1. Yah betul juga kalau soal ini, yg perlu diwaspadai adalah penyelewengan yg mungkin terjadi saja. 🙂

  2. Saya tidak yakin akan berhasil, karena dinegeri ini apapun akan dilakukan untuk mengejar materi walau udah dapat gaji dari negara, bukan rahasia umum lagi gelar begitu mudah didapat dinegeri ini, sudah sulit kita mencari orang yg jujur dan bermoral, gimana mau nmenghasilkan murid yg berkualitas jika gurunya sudah banyak yg ujur lalu dengan alasan pengalaman kerjanya mendapat gelar S1 sebagai sarat sertifikasi, Orde baru ke bawah yg gaji gurunya pas2an kok bisa menghasilkan orang yg berkualitas dan bermoral, namun sekarang kita bisa lihat gaji guru yg sudah lumayan daripada pns lainnya malah tak banyak perubahan.

  3. Saya adalah salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi PPKHB region Surabaya di Hotel Garden Palace tanggal 19-20 Mei 2009.

    Menurut saya kita positif thinking saja. Program ini dimaksudkan bagaimana seorang guru bisa meningkatkan kualifikasi akademiknya tanpa meninggalkan kewajiban tugas mengajar.

    Salah satu point penting yang saya ingat adalah :

    Pengalaman mengajar guru hanyalah sebagian point yang akan dikonversi sebagai SKS oleh Perguruan tinggi penyelenggara. Sisa SKS yang belum terpenuhi akan ditempuh seorang guru secara reguler bisa ditempuh di Perguruan tinggi mitra. Jika jurusan yang akan ditempuh tidak ada maka guru yang bersangkutan harus menempuh di perguruan tinggi penyelenggara. Ditempat saya Perguruan Tinggi penyelenggara adalah UNESA Surabaya sedangkan Perguruan Tinggi mitra adalah STKIP Bangkalan Madura yang mempunyai 4 jurusan : PKn, Ekonomi, Bahasa Inggris dan Matematika.
    Demikian, kalau ada yang salah mohon dibetulkan.

    Jika ada teman-teman yang membutuhkan file hasil sosialisasi bisa menghubungi saya via email.

  4. wah, sampai begitu ya. Terus itu nanti kalau ditiru sama muridnya kaya apa pak?

  5. memang susah cari orang jujur. kita ikut susah jadi jujur, dikucilkan nanti baru tau rasa.. bagaimana guru mau meningkatkan mutu kuliahnya kuliah S.1 dosennya baru S.1 walaupun UT karena dosen asli S.2 nya kehabisan stok semua daerah ngejar target sekarang jadi seperti mengejar kuantitas daripada kualitas. yang saya yakin benar adalah guru yang sudah kuliah sebelum ada iming iming tunjangan 1 kali gaji pokok mereka murni menambah wawasan..

  6. Maksud semula jelas baik, namun dalam perjalanan – banyak juga yang melenceng dari tujuan …
    Pemurnian motivasi – penting untuk dilakukan.

  7. Lagi lagi masalah klasik soal duit melegalkan segala cara, 😦

  8. Banyak ungkapan “sekolah untuk karier” yang disalahgunakan…. Info yang sangat menarik, trim’s

  9. Tulisan yang sangat menarik, kritis serta membangun…. trim’s

  10. pak saya masih belum ngerti mengenai PPKHB, saya seorang guru honor tapi saya lulusan Non Kependidikan apakah saya bisa mengikuti program PPKHB ?? Mohon petunjuk nya…

    1. Coba kirim email ke pad Fa dengan alamat email mgmp dot ipasmp at gmail dot com.
      Maaf tidak bisa banyak membantu.