Mengapa Perlu Redistribusi Guru Segala?

Kemarin saya baca di Kompas.com, bahwa guru perlu di sebar kembali ke daerah-daerah yg benar-benar memerlukan guru. Suatu fakta bahwa memang tidak sedikit di wilayah perkotaan yang “enak” menumpuk guru-guru yg semestinya tidak perlu terjadi. Tidak terjadi kalau saja pihak berwenang tahu soal kebutuhan akan guru tertentu. Jika sudah demikian mereka akan berkomentar bahwa me-redistribusikan guru merupakan pekerjaan yg tidak mudah. Nyatanya juga guru-guru akan enggan karena sudah “mapan”. Inilah dampak kebijakan yang amburadul dalam sistem penempatan guru.

Soal peluang untuk mutasi setelah sekian tahun adalah hal yg wajar, namun dengan kebijakan yg seperti itu membuat guru kadang setengah hati dalam “mengabdi”. Dalam pikirannya adalah bagaimana caranya agar dirinya secepatnya mutasi ke tempat yg ia inginkan. Padahal semestinya mereka itu siap dengan segala konsekwensi akan tugasnya semenjak ia mendaftar diri sebagai guru. Dengan kebijakan boleh mutasi setelah sekian tahun inilah yang akan membuat di suatu sekolah menumpuk banyak guru yang sebenarnya “tidak lagi diperlukan oleh sekolah itu”. Seberapa sulitnyakah memanaj sistem kepegawaian terutama guru?

Suatu hal yg kerap terjadi saat kasus mutasi pegawai adalah ada saja sekolah yg semetinya tidak lagi memerlukan guru mata pelajaran X tetapi tetap saja menerima, memberikan rekomendasi dapat menerima guru hasil mutasi itu. Di sinilah letak persoalan, sumber petaka “guru nggrompol” di sekolah tertentu. Ini terkait mutasi guru.

Penyebab sebaran yg tidak merata adalah “tidak dilakukannya” analisis keperluan guru dengan sungguh-sungguh yang berakibat menumpuknya guru mata pelajaran tertentu di suatu sekolah. Ini real-nyata terjadi, baik di madrasah (depag) atau sekolah (diknas). Kalau yg ini pihak guru tidak dapat dipersalahkan… karena kesalahan sistem penempatan guru yang “ngawur”. Ujung-ujungnya kalau sudah demikian kesempatan untuk “proyek” pemetaan kebutuhan guru dengan alasan agar tidak begini begitu lagi.

Suatu potret di tempat saya mengajar.

MAN Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 4 kelas X, 2 kelas IPA, 4 kelas IPS, 2 kelas Bahasa. Ada mata pelajaran dengan guru berlebih, ada mata pelajaran yg tidak ada guru sesuai bidang yg diajarkannya. Guru Kimia sebanyak 3 orang. Jumlah jam pelajaran (jp) kimia semua-nya sebanyak 8 jp kelas X, 4 jp kelas XI, 4 jp kelas XII. Padahal menurut beban tugas seorang guru setidaknya 24 jp (tanpa tugas lain). Dijumlahkan saja hanya ada 16 jp artinya 1 guru kimia saja sudah lebih dari cukup. Guru biologi juga demikian, 3 guru dengan total jp hanya 16 jp. Sementara guru kesenian, guru olah raga, guru TIK, guru PKn, guru Sejarah tidak dimiliki sekolah saya. Jumlah jp masing-masing mata pelajaran tersebut adalah sebanyak 24 jp (1 guru). Bahasa inggris kurang 2 guru, Matematika kurang 1 guru.

Di tempat saya mengajar, guru berlebih tadi bukan akibat mutasi guru, tetapi kesengajaan pengambil kebijakan pegawai saat itu karena memang ia tempatkan di situ. Jika merujuk profesionalitas guru maka mata pelajaran harus diampu oleh guru dengan latar belakang bersesuaian. Namun akibat mungkin tidak ada analisis kebutuhan guru itulah ketidakprofesionalan itu sengaja diciptakan. Inilah ketidakberesan penterjemahan kebijakan pemerintahan pusat di wilayah. Jika ada guru yg ingin mutasi ke tempat lain dari madrasah itu (karena sudah berlebih) menjadi wajar, lebih-lebih jika madrasah yg dituju adalah bener-bener memerlukan tenaga guru tersebut. Tidak ada alasan untuk tidak diijinkan mutasi dari pimpinan karena tenaga guru mata pelajaran tersebut berlebih.

Melihat formasi penerimaan CPNS tahun ini untuk madrasah tempat saya mengajar tidak mendapatkan jatah sama sekali, terutama untuk mata pelajaran yg memang belum ada guru mata pelajarannya. Saya sendiri heran apakah penetapan formasi itu berdasarkan kebutuhan dari bawah atau kebijakan dari atas yg buta tanpa melihat hasil analisis keperluan guru? Sebab ada sekolah yg guru mata pelajaran tertentu sudah berlebih tetap saja mendapat kuota guru lagi. Siapakah yg berkepentingan dalam hal ini, yg “merusak” pendidikan seperti itu.

Bisa saja dibuat skenario untuk memutasikan guru-guru berlebih. Dilakukan uji kelayakan pada tiap guru untuk mencari yang terbaik, bersaing untuk dimutasikan atau tidak dimutasikan, atau dilakukan wawancara. Yang penting semua diniatkan untuk memperbaiki sistem kepegawaian. Tapi entahlah kalau mental pengambil keputusan juga rusak sehingga dimungkinkan untuk KKN agar begini begitu.

Iklan

3 responses

  1. Mau sedikit komentar, mutasi bisa dilakukan dengan pertukaran guru tdk bs sembarangan. Kecuali kalo ada KKN. Kebutuhan guru di sekolah bukannya sudah didata oleh dinas pendidikan, berdasarkan R 10 yang diajukan sekolah. Kadang sekolah meremehkan dan menggunakan data tahun lalu. Di sekolah tempat sy ngajar juga ada guru yang ga ngajar.Saya sendiri juga cm dapat 6 jam. Apalagi ada guru lulus sertifikasi ,jatah ngajar guru yang lain semakin sedikit

  2. Dalam program Quality Assurance ada bagian yang namanya Evaluasi Diri Sekolah… Instrumen yang diberikan kesekolah kadang tidak diisi dengan benar, sehingga kebijakan yang diambil tidak tepat.
    Sekolah yang mengisi dengan bener dicap sebagai sekolah yang tidak tahu diri, “masak sekolah sendiri kok dijelek-jelekkan”.
    Wis embuh,…

  3. Pak saya bukan latar belakang pendidikan guru. Masih layak dianggap guru??? 😦