Ujian Nasional yg Carut-marut itu Sekarang Diakui

Bukan hanya dunia hukum di Indonesia yang carut marut, dunia pendidikan di negeri ini juga demikian terutama sistem dan pelaksanaan ujian nasional.

Jika di dunia hukum dikenal mafia peradilan, makelar kasus, maka di dunia pendidikan ada yg namanya mafia ujian nasional. Ini bukanlah rahasia lagi, meskipun pembuktian sulit dilakukan.

Kondisi tersebut secara tidak langsung diiyakan oleh Ketua Umum PGRI sebagaimana yang ditulis kompas edisi cetak hari ini. Pimpinan daerah dan kepala dinas pendidikan melakukan penekanan kepada para kepala sekolah dan guru. Bahkan secara diam-diam mereka “mengunakan cara yang tidak pantas”.  Semua demi gensi. Gengsi daerah agar dipandang berhasil bla bla bla bla.

Saya tidak tahu persis seperti yg terjadi di propinsi tempat saya bertugas beberapa tahun lalu karena kehebatannya akhirnya propinsi ini menempati peringkat kelulusan tertinggi di negeri ini. Seperti yang pernah saya tulis di sini. Inikah gengsi? Apa yang dirasakan masyarakat setempat dengan “prestasi hebat itu”. Nihil…

Bahkan ada isu seorang kepala dinas pendidikan yang dipindahkan ke dinas lain lantaran tidak bisa memenuhi keinginan pimpinan daerah. Kepala dinas tersebut enggan untuk melakukan “tindak mafia UN” yg berdampak wilayah yg dikuasainya banyak yang tidak lulus ujian nasional. Naif sekali.

Peran pimpinan daerah semakin kini sepertinya semakin kuat saja intervensinya dalam dunia pendidikan. Bahkan apa yg terjadi di suatu sekolah pun “diobok-obok”. Kemandirian sekolah seolah-olah terkebiri. Entah apa yang terjadi dengan pelaksanaan ujian nasional tahun depan.

Tahun depan rencananya pelaksanaan ujian nasional akan diperketat pengawasannya. Pengawas-pengawas itu juga manusia. Seberapa baikkah mental pengawas, pelaku rekap data hasil ujian dan pihak terkait lainnya? Inilah adanya.

Dimanakah nurani mendidik para guru dan kepala sekolah dalam mengantarkan siswa agar sukses ujian. Mereka-mereka itu sering mengajarkan kejujuran dalam berprilaku. Namun cara-cara kotor pun ia lakukan. Cara kotor yang tidak benar ia lakukan agar sekolahnya “sukses” melewati ujian. Tak ayal lagi sukses semu-lah yg akan dicapai. Kebanggaan yang kosong tak berisi.

Tentu di negeri ini masih ada kepala sekolah dan guru yang anti dalam tindak “kejahatan” dalam ujian nasional. Cara-cara elegan masih mudah dilakukan dengan tanpa resiko. Mengapa melakukan mafia ujian yg penuh resiko?

Iklan

10 responses

  1. Ini adalah “konsekuensi” dari ujian berstandar nasional … kembalikan saja kewenangan kelulusan ke pihak sekolah, … yang tahu tentang kemampuan dan prestasi siswa selama 3 tahun adalah pihak sekolah … bukan ditentukan oleh 3 atau 4 jam ujian nasional … Balikin oh oh balikin …

    1. @Guruipasmk: se7 banget om
      @ManusiaSuper: Yah UN dalam kenyataannya dijadikan standar lulus siswa. teorinya sih gak gitu. Tp karena dia penentu kelulusan makanya terjadi tindak curang. Ketahuan siapa penyebabnya

  2. Masalahnya pak Urip, sebagian besar guru, tenaga pendidik, itu tidak setuju dengan SISTEM UN saat ini. Mungkin itu pula yang menjadi pemicu sebagian ‘kecurangan’ yang terjadi selama UN. Mungkin ‘kecurangan’ ini bentuk ‘perlawanan’ dari pihak yang merasa ditindas dalam sistem pendidikan kita.. mungkin lo pak ya..
    Saya jujur saja, belum pernah dipaksa melakukan kecurangan buat UN karena sekolahan saya baru, kelas 3-nya belum ada.
    Tapi soal indikasi kecurangan, memang marak, nyata tapi susah diungkap karena pelakunya teman-teman kita sendiri…

  3. hidup homeschooling!

  4. Tahun 2008 murid sy yang tidak lulus 59 anak. Tapi berkat kerja keras para guru dengan memberikan pelajaran tambahan pd jam ke 0 dan setelah pulang sekolah alhamdullilah thn 2009 ini yang tidak lulus cm 2 org. Tanpa bantuan sms atau contekan dr guru. Jadi guru memang tidak mudah ,perlu perjuangan dan pengabdian. Tidak hanya meluluskan tapi juga memberi ilmu yang bermanfaat

  5. betul bgt…..
    pa lagi dngan berubahnya kurikulum,,,,,
    relevankah ktsp dng UN?

  6. hapus saja UN nanti tidak perlu ada pakta kejujuran, karena sesungguhnya UN itu sendiri yang menyulut ketidakjujuran, sebaiknya cari cara lain agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan pemahaman komprehensif dalam menentukan kelulusan, misal seperti di PT dengan karya tulis ilmiah sederhana, saya yakin semua akan jujur dan lebih akurat dalam menentukan siswa yang lulus atau tidak.

  7. Bbrp tahun yg lalu teman saya Drs. Hadi Supeno pernah menulis di harian sore wawasan pernah menulis bahwa orang yg pertamakali stress dalam menghadapi UN adalah Kepala Sekolah, Guru Mapel, Ka. Dinas, Orangtua dan baru siswa itu sendiri. Cukup Banyak Kepala Sekolah dan Guru Mapel yang stress karena takut banyak siswanya yg tidak lulus dan akibatnya takut dikatakan sbg Kepsek atau guru yg tidak bermutu, kemudian takut dipindah tugaskan ke daerah terpencil dan takut sekolahnya tahun depan tidak mendapatkan murid baru. Karena mengalami berbagai ketakutan tersebut maka ada sebagian (tidak semua lho) Kepsek dan Guru Mapel yang mengajari para muridnya berbuat curang yg penting lulus dan kondite pribadi dan lembaganya terangkat. Berbagai modus kecuranganpun dilakukan, mulai dari metode kamar mandi, sms ataupun pesan berantai. Kalau untuk mencapai kelulusan saja sudah diajari dg kecurangan tersebut, bagaimana jika kelak anak didiknya menjadi pejabat ? Dari sinilah mungkin akar penyebabnya mengapa negeri ini penuh dengan KKN yang mengakibatkan banyaknya bencana. Wallohu a’lam bisshowab.

    1. Betul itu mas harry…

  8. Saya sangat prihatin dengan dunia pendidikan sekarang yang semakin rusak. Dalam menghadapi UN 2011, nilai raport harus di mark-up untuk mengantisipasi jatuhnya nilai UN. Untung saya tidak menjabat wali kelas, bisa stres. Saya pun mundur dari manajemen sekolah.Apa jadinya nanti dengan pendidikan karakter dan antikorupsi?