FOSS dan Komitmen

Barusan saya membuka situs kementerian agama, saya dapati form laporan kemajuan penghapusan perangkat lunak tidak legal yang diperuntukan bagi institusi di bawah. naungan kemenag. Anehnya hal itu (Penerapan penggunaan Free Open Source Software (FOSS)) termasuk sosialisasinya sampai hari ini belum sampai di tingkatan bawah. Lantas dimanakah keseriusan puncak pimpinan kementerian di negeri ini?

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan Open Source Software (OSS), diharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Dan menghapus semua perangkat ilegal. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target selesai tahun 2011. Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.

Sudahkah hal ini sosialisasinya sampai instansi terendah? Atau hanya isepan jempol agar terlihat bahwa Indonesia juga memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perlukah kita menunggu sampai dapat instruksi untuk menggunakan perangkat lunak legal?

Sesungguhnya perangkat lunak legal dan gratis ada, hanya saja banyak manusia yang enggan untuk segera migrasi perlahan agar bisa terlepas dari belenggu menggunakan perangkat lunak ilegal.

Lebih-lebih di institusi yang namanya sekolah atau madrasah. Dalam pelajaran TIK ada pokok bahasan tentang HaKI. Namun ternyata pihak pengambil kebijakan enggan untuk menggunakan atau setidaknya mencoba untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang perangkat lunak legal yang gratis itu.

Menurut saya penerapan agar masyarakat konsekwen dengan aturan main di dunia TIK adalah menanamkan sejak dini penggunaan perangkat lunak legal yang tidak mengeluarkan biaya itu. Perangkat lunak itu namanya LINUX. Dengan di gunakannya linux di sekolah  maka terjadi proses pembiasaan sehingga nantinya siswa akan familiar dengan linux.

Kita semua tahu bahwa pada awalnya kita juga tidak bisa menggunakan sistem operasi windows, namun karena tahunya hanya Windows maka kita terpaksa menggunakan Windows itu.

Sekarang ada linux sebagai “barang baru”. Awalnya di sekolah mesti dipaksa agar semua mulai menggunakan linux. Kita tahu saat ini hampir semua perangkat lunak under windows ada alternatifnya di linux, sehingga tidak perlu pusing untuk menyelesaikan pekerjaan yang biasa menggunakan perangkat lunak under windows.

Komitmen untuk tetap menggunakan sistem operasi windows maka konsekuensinya pemerintah mesti menyediakan dana besar untuk membayar lisensi ke Microsoft. Ini baru sistem operasinya, belum lagi aplikasi-aplikasi lain yang biasa digunakan oleh institusi pemerintahan.

Sekali lagi komitmenlah yang membuat kita bisa beralih untuk menggunakan perangkat lunak legal. Alasan sayang mengeluarkan dana besar, Linux-lah jawabannya.

Ayo migrasi ke Linux, halal 100% tanpa menunggu fatwa dari MUI lagi.

One response

  1. di lab komputer sekolahku hampir setiap komputernya menggunakan dual OS,yaitu Linux debian dan Windows 7 enterprise.