Mental Bantal Berbiaya Tinggi

Menjelang tutup buku (akhir tahun) semua instansi pemerintah sepertinya mempercepat kegiatan untuk “menghabiskan” anggaran, ini sudah tradisi. Termasuk instansi yang mengurusi pendidikan. Banyak kegiatan yang dilaknasakan sepertinya hanya untuk tujuan menghabiskan anggaran saja, dari pada dikembalikan ke kas negara.

Ini adalah “perasaan” saya saja. Benar tidaknya biar Tuhan yang menilai. Tulisan ini saya buat bukan bermaksud untuk mengubah semua itu. Apalah kuasa saya, seorang guru yang hanya bisa mengajar, itupun kalau mengajar saya sudah benar. Membaca kalimat tadi bisa jadi ada pihak yang akan ngomong, sudahlah urusi duniamu, ngajar saja gak becus. Ya itu adalah urusan saya, dan saya sudah berusaha mengurusinya tanpa harus memaninkan anggaran negera dan melaporkannya pada sidang pembaca. Hehehe kok malah begini tulisannnya.

Ungkapan “perasaan” saya itu bukan pula untuk menjelek-jelekkan suatu instansi. Tetapi setidaknya hal ini bisa menjadikan perhatian buat semua pihak agar mau untuk mawas diri (hehehe apa bisa hanya sekedar lewat tulisan saja). Anggaran yang besar itu “sepertinya” untuk sekedar formalitas yang hasilnya pasti kurang siginifikan. Lebih-lebih untuk pendidikan.

Pendidikan adalah sektor yang menentukan masa depan bangsa. Anggaran sektor pendidikan yang besarnya minimal harus 20% dari anggaran negara itu bersumber dari rakyat dan hutangan. Apa rela “sumbangan” kita via pajak itu diembat pihak yang tidak bertanggung jawab?! Ah jangan-jangan ada pengembat bilang, “Loh saya kan turut menyumbang, jadi saya punya hak dong untuk mengembat balik sumbangan saya itu”.

Pendidikan dengan fokus utama memberikan pembelajaran dan layanan terbaik untuk masyarakat tidak luput dari kegiatan-kegiatan yang basa-basi meskipun tadinya bertujuan mulya. Mulai dari sarana-prasarana, garapan peningkatan kompetensi guru plus kesejahteraannya dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di negeri ini. Semua pokoknya bertujuan baik. Tapi apa lacur? Pelaksanaanya kadang dipelintir untuk dialihkan sebagai sumber penghasilan bagi orang yang dipercaya mengurusinya. Mereka sangat pintar menghargai dirinya, tapi tidak bisa menghargai kepercayaan yang diamanahkan ke pundaknya.

Saya berkeyakinan presiden dan menteri pasti berniat baik, tapi begitu mulai turun di tingkat bawah dan ke-bawah-nya akan mengalami disorientasi tujuan dan niat. Soal dana, banyak yang akan menguap tidak sesuai dengan yang semestinya. Mungkin dana itu secara aturan sudah benar, tapi benarkah itu benar? Tuhanlah yang tahu. Lucunya lagi semua itu menjadi kemakluman bagi siapun yang terlibat. Berjamaah, tahu sama tahu-lah.

Suatu ketika saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor diknas kabupaten, waktunya kegiatan tertulis 2 hari. Nyatanya dengan alasan gak jelas dan pasti tidak masuk akal sehat, kegiatan itu dipangkas menjadi sehari saja. Akhirnya tujuan itu mulia yang di buat dengan judul wah itu tidak terasa sama sekali manfaatnya. Setiap yang diundang pun dapat uang transport yang semestinya tidak perlu kalau jaraknya dekat, tapi tidak begitu adanya.

Artinya program yang sudah dirancang dengan benar, namun tidak terlaksana dengan baik. Kemanakah harus mengadu? Banyak pula kegiatan yang semestinya bisa dilaksanakan dan tidak perlu untuk hadir di suatu tempat, tidak perlu meninggalkan tugas, tapi tetap saja itu diadakan dengan menguras dana dan tenaga tapi hasilnya nol besar.  Tidak imbang antara pengeluaran dengan penghasilan. Pantas aja pendidikan di negeri ini mengalami kebangkrutan. Mental pelaksana tertuju pada lembaran kertas yang bisa untuk menggelembungkan tabungan dan perut saja. Semoga saja tidak sakit-sakitan yang akhirnya mati dengan banyak hak orang yang mengalir dalam urat nadinya.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semestinya bisa digunakan untuk penghematan dana kegiatan yang sering dihadiri oleh orang-orang yang sekedar hadir, tanpa respon, sekedar pindah tempat tidur, dan di beri makan gratis, kemudian pulang diberi lungsung serta uang transport, tapi tidak bisa memberi nilai tambah bagi yang bersangkutan itu sendiri. Apalagi bagi lembaga yang mengirimnya akan nihil hasilnya. Duh berapa dana sia-sia yang dipakai untuk hal seperti itu. Kalau hanya sosialisasi yah tinggal menyampaikannya dalam format sederhana, mereka toh bisa baca, bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kalau ada yang tidak jelas bisa gunakan sarana (TIK) kan?!

Saya bisa buat ilustrasi, suatu kegiatan penataran guru yang terkait KTSP misalnya. Apakah guru yang dikirim itu memerlukannya? Belum tentu kan?! Guru dikirim untuk mengikuti kegiatan sampai ke luar kota bahkan ke luar pulau. Ia harus meninggalkan siswa yang semestinya diajar, meninggalkan keluarga, berpayah-payah mengikuti perjalanan. Sesampainya di tujuan mengikuti kegiatan rutinitas yang sebenarnya tidak ia perlukan. Bahkan semua itu hanyalah pengulangan-pengulangan presentasi sebelumnya. Guru tersebut diinapkan dan diberi makan, berhari-hari bahkan. Untuk itu saja berapa dana yang harus dikeluarkan? Dia tentu tidak sendirian, masih ada rekan lainnya yang datang dari seluruh pelosok negeri. Tidak adakah cara yang efektif yang bisa menghemat pengeluaran dana?

Tapi iya sih pejabat bahkan para konsultan kegiatan pun tahu ini akan perlu dana besar. Ini adalah lahannya untuk mendapatkan penghasilan, untuk menghidupi keluarganya. Tapi mengorbankan banyak pihak. Dari guru yang ditugaskan, siswa rugi tidak mendapatkan pembelajaran yang menjadi haknya, anak istri-nya ditinggalkan. Sudah begitu materi pelatihan tenyata sering tidak ia perlukan.

Ah… sudah saatnya Indonesia memberikan pelatihan bagi guru, dimana materi pelatihannya adalah materi yang memang benar-benar ia perlukan. Inilah penyebabnya banyak pelatihan yang menentukan bukan dari atas, tapi dari bawah dan sesuai keperluan.

Seberapa banyak pelatihan terkait guru yang digagas dari atas, jawabnya hampir semua. Alasannya karena itu hasil analisis para ahli tim pusat lantas diputuskan guru perlu di beri ini itu. Padahal guru tidak merasa perlu. Kalau begitu guru memang dapat dijadikan kelinci percobaan suatu kebijakan yang hanya menghabiskan anggaran saja. Kasihan nasib anak negeri kalau begitu. Coba seperti di Singapura. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang benar-benar ia perlukan, dan disesuaikan dengan program sekolah. Selanjutkan kementrian terkait memfasilitasi. Jadi tidak berbasis proyek seperti selama ini.

Perlu diingat TIK itu digunakan untuk mengurangi keterbatasan dan penghematan biaya kegiatan. Tapi mengapa tetap saja manual. Kalau ada sosialisasi harus mendatangkan fisik manusianya. Apakah tidak bisa memanfaatkan TIK yang semakin canggih? Lalu apa bedanya dengan jaman era orde baru. Manual itu perlu biaya tinggi (tidak efisien) dan tidak lagi efektif. Akibat mental yang seperti bantal, kegiatan basa-basi saja tapi perlu biaya tinggi. Sampai kapankah ini akan berlangsung?

8 responses

  1. Salam kenal dari Nganjuk Jatim. Selamat atas keberhasilannya dalam Acer Guraru Award.

    Saat ini di P4Tk Bispar Sawangan sedang merancang Diklat guru Jarak Jauh (Open Distant Learning), kebetulan kami diajak dalam membuat rancangannya. Meskipun ada kendala semoga ada hasilnya. Ke depan guru-guru diharapkan mampu membuat kelas virtual sendiri.

    1. Wou… Senang nambah kenalan baru… seprofesi khan. Terimakasih. Semoga sukses bu puspita. Saya dari Mojokerto asalnya.

  2. nice post… tulisannya bagus pak ! semoga mereka sadar dengan apa yang mereka perbuat,, dan semoga saja generasi yang bapak ciptakan tidak memiliki mental tempe seperti mereka-mereka…. !!

    1. Terimakasih. Semoga saja begitu…

  3. 😦 😦
    di sini juga begitu

    1. Hei… jangan bilang gitu tar dicekal loh!!!

  4. tulisan yang bagus pak…
    sepertinya sama dengan kondisi di tempat saya, dan ini berarti budaya kita (atau mereka) sama…

    1. yah itu tidak mengada-ada…