Sikap Sekolah Kurang Tepat dalam Menghadapi UN

Lagi ini merupakan kumpulan tulisan dari hasil update status facebook saya semalam. Ini terkait ujian sekolah.

Vonis lulus atau tidak lulus merupakan indikasi bahwa ujian itu bukan mengukur ketercapaian siswa dalam belajar, tetapi mengukur kegagalan dalam belajar. Benarkah demikian?

Ada rekan yang guyon, para pemuka agama banyak mengerti ilmu agama yang tentu saja tahu juga cara memohon ampunan jika ia berbuat salah maka ia dengan sesuka hati melanggar aturan agama. Apakah demikian juga para pakar penilaian, evaluasi, atau pengukuran dalam urusan ujian nasional?! Kadang logika orang awam jauh lebih masuk akal dalam menelusuri persoalan dan memberika solusi atas masalah yang terjadi. Seperti halnya masalah ujian nasional yang berpolemik sampai dibawa ke ranah hukum, pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah (BNSP).

Sejak dulu ujian akhir pada setiap jenjang sekolah, selalu jadi komoditas yang memberikan keuntungan pihak tertentu. Proyeknya sangat besar, anggarannya besar, yang terlibat mungkin untung besar. Tidak bisakah dihemat uang negara dari hasil hutang itu hanya ‘sekedar’ untuk ujian nasional? Setiap siswa akan memerlukan sekitar 100 lembar kertas setiap UN. Berapa rim kertas yang dipakai, berapa kg serbut/tinta yg dipakai, semua itu tak ramah lingkungan. Apakah ini dijadikan alasan untuk memutar roda perekonomian masyarakat juga?

Soal pengkoreksian lembar jawaban komputer, mengapa harus menggunakan pensil 2B, kemudian harus menghitamkan lingkaran kecil dgn hati2. Bukankah sudah ada teknologi yg jauh lebih simpel tidak harus pensil 2B dan tidak harus tepat dalam lingkaran. So pengkoreksiannya tidak perlu terpusat juga. Apakah ini karena orang daerah tak bisa dipercaya?

Ujian nasional seperti yang sekarang ini membuat anggaran sekolah membengkak, dan anehnya pihak orang tua mendukungnya. Mungkin yang dipikirannya bagaimana anaknya bisa lulus UN. Kesalahan mengambil sikap dari pihak sekolah juga, proses pembelajaran tak optimal di selesaikan dengan bimbel, pemantapan, tambahan pelajaran atau apalah namanya, tujuannya agar lulus UN. Itu saja! Kesalahan mengambil sikap oleh pihak sekolah itu membuat sistem pembelajaran terkerdilkan seolah selesai hanya dengan les atau bimbel. Proses pembelajaran yang amburadul tak tersentuh, padahal di situlah akar masalahnya.

Tidakkah semua pihak sadar, untuk bersama memperbaiki proses. Ups… sistemnya saja juga kacau gitu apa bisa dibaiki? Okelah soal ini kuncinya jelas di guru. Bukan satu atau beberpa guru, tapi semua guru di setiap sekolah. Ah sepertinya itu imposible ya?

Wassalam.

Iklan