Vonis Mematikan Penyebab Masifnya Kecurangan

urip.wordpress.com

Ujian nasional (UN) smp sepertinya lebih runyam kondisinya, semakin masif saja kecurangan dilakukan para guru, mulai blak-blakan hingga sembunyi malu-malu dan memalukan. UN meredupkan wajah pendidikan. Siapa yang berniat meredupkan wajah pendidikan? Apa motivasinya? Mengapa mereka tega menghilangkan keceriaan pendidikan di negeri ini? Tidakkah mereka tahu guru juga manusia yang ingin melihat anak didiknya sukses? Guru secara kodrati dialah yang mengerti kondisi siswanya, tetapi mengapa ada yang merampas sebagian hak guru? Keunikan akan kehebatan diri setiap siswa disamaratakan melalui UN padahal latar belakangnya berbeda. Untuk apa standarisasi output?

Pemerintah sudah terlanjur nekad dan maksa menyelenggarakan UN walau melanggar hukum. Rupanya ia puas dengan apa yang didapat, deretan angka-angka kebohongan saja. Apakah ini ulah guru saja? tidakkan pemerintah memberikan andil besar dengan sistem ujian seperti sekarang ini? Lihatlah dampak negatif UN, mental guru banyak yang sudah tak beres gara-gara UN. “Pak mendiknas tolonglah UN jangan diadakan lagi yah tahun depan, please dong pak menteri, tolong kami guru-guru ini”.

Tidakkah kau perhatikan sebaran sekolah, ada yang di kota ada yg di pelosok, sanggupkah kau menengok mereka? Lihatlah smp/mts yang jauh lebih menyebar keseluruh pelosok negeri ini. Jika di kota terjadi banyak kecurangan, di pelosok peluangnya lebih terbuka lebar meskipun tidak semua (kali 🙂 ). Akibat kondisi itu UN ada loh sma yang diawasi gurunya sendiri, bagaimana tuh kredibilitasnya? Bisa diperkirakan apa yang terjadi. Demikian pula smp/mts. Apa hal-hal seperti itu tidak diantisipasi dan dipikirkan oleh pak menteri dan pejabatnya. Please hentikan UN, carilah proyek lain yang tidak mengorbankan banyak pihak.

Baru-baru ini pak mendiknas komentar soal konsekuensi curang dalam UN yang sangat berat. “Kalau terbukti curang, terus diproses, resiko mata pelajaran itu kami delete. Artinya, bobot nilainya hilang 60%” begitu kata pak menteri. Apa yang terjadi kalau terbukti curang tapi gak diproses pak? Aman aja kan?! Sampean ditertawakan saja kalau komentar gitu pak-pak! Di daerah jelaslah gak mau memproseslah andai ada kecurangan, mereka mengasihani siswa, guru, orang tua, dan pejabat-pejabat di daerah itu kok. Sebab UN kini sudah dianggap sebagai dagelan pendidikan.

Kenapa tidak kembali ke format lama untuk ujian skala nasional seperti ebtanas dulu. Meskipun saya tak tahu apa yang terjadi pada pelaksanaan ebtanas sejak 1985 hingga lulus sma, tapi seingat saya guru tak ada yang memberikan jawaban ke siswa. Saat itu ebtanas tak memvonis kelulusan siswa. Berapapun nilai aslinya siswa bisa lulus, tinggal sekolah punya rasa malu atau tidak. E sekarang malah jadi budaya tak punya malu. Tak perduli itu sekolah atau madrasah. Guru umum atau agama sama saja semua bisa dan mau curang. Semakin mencekam saja yah pendidikan dengan UN seperti sekarang ini.

Suramnya pendidikan dikarenakan virus UN, lebih suram lagi ada ulah oknum membocorkan soal, guru yang sedang lupa diri lantas memberi jawaban ke siswa saat UN. Mereka semua, anda, saya dan siswa kita adalah korban akibat ulah pengambil kebijakan pendidikan yang memaksanakan UN. UN sungguh-sungguh telah jadi petaka degradasi mental, baik guru & siswa, kepala sekolah maupun kepala dinas, bupati ataupun gubernur. Dahsyat!

Dana untuk UN SMA/MA/SMK sebesar Rp 580 miliyard, ini uang semua, untuk 2.442.599 siswa di 25.656 sekolah persiswa dijatah 50ribu. Itu urusan pemerintah. Kita cukup mlongo saja. Belum untuk siswa smp/mts. Jelas akan lebih besar jumlahnya. Dengan dana begitu besar hasilnya tak signifikan. Karena hasilnya tak bisa dipercaya (tak signifikan) mau masuk sekolah atau perguruan tinggi masih tes/ujian lagi dan itu gak gratis. So UN adalah pemborosan dan membuka peluang dosa baru karena kecurangan yang merebak. Guru, orang tua tapi diam saja?!

Kekuatan guru seluruh Indonesia sesungguh cukup untuk menghalau liarnya pemerintah dalam memaksakan UN, tapi tak terdengar penentangan UN secara masif. Padahal di UU Sidiknas guru diberikan hak secara eksplisit untuk ‘menentukan nasib siswa’. Tapi yang terjadi adalah pembiaran hak guru di ambil oleh UN. Meskipun UN hanya 60% bobotnya dalam penentu kelulusan tapi itu cukup mematikan dan menakutkan, mencemaskan, memaksa kecurangan terjadi.

Jika tak cukup terwakili oleh organisasi profesi semacam PGRI atau IGI atau FGII atau organisasi guru lainnya, apakah perlu guru mengerahkan kekuatan dan tak perlu diwakili oleh siapapun? Jika tak sanggup membuat formula yang benar, kembalikan saja hak guru seperti UU sisdiknas itu, kami guru akan tahu diri kok. Jika wakil kami di DPR tak sanggup bicara, kami akan bicara sendiri. (belagak lou!)

Tekanan terhadap pemerintah yang ngotot melaksanakan UN tahun ini harus terus dilakukan sehingga ia tobat tak memaksanakan kehendak dengan UN lagi atau sejenisnya di tahun depan dan seterusnya. DPR sudah tak bisa mewakili suara rakyat (guru, orang tua) setidaknya tak bisa mewakili saya dan orang sepemikiran dengan saya. Jika minuman memabukkan haram walau sedikit, maka UN yang memabukkan guru pun haram juga walau beberapa guru. Peace!

Guru memang kalau sendiri tak akan ada kekuatan sedikitapiun dalam menentang UN mengembalikan hak-nya. Jadi guru jangan cuma cukup terima gaji terus diam. Apalagi yang malas ngajar, ngajarnya gak beres, lantas merasa bersalah kepada siswa lalu menolong siswa berbuat curang dalam UN. Itu pula yang dijadikan salah satu alasan beberapa gelintir kepala untuk menghalalkan kecurangan.

Efek domino dari kecurangan UN adalah remuknya sistem pembelajaran di ruang-ruang kelas. Kepala sekolah pun akan kehilangan muka saat menghimbau agar guru serius mengajar. Apalagi kalau mental guru itu payah. Banyak yang komentar, “Ngapain ngajar serius, pakai remidi, ada bimbel, ada doa bersama, toh curang juga”. Inilah yang sekarang jadi pemikiran bagi yang kecewa.

Tanpa kecurangan kemudian siswa lulus dengan nilai bagus, itulah yang dicita-citakan semua pihak. Ideal banget. Kalau bisa begitu semua, baru dikatakan hebat. Tapi tentu semua tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Harus mempartisi dan memformat ulang otak siswa, guru, orang tua dan pemerintah. Siapa yang sanggup melakukan itu? *mode ngayal*

Puas kali ini menulis tentang kecurangan UN dengan berharap tahun berikutnya tidak ada kecurangan, caranya gampang. Tiadakan UN, hapus UN. Analog dengan gula yang dikerubungi semut, jangan salahkan semut mengerubungi, tapi salahkan mengapa gula tidak ditutup rapat. Hapus UN maka kecurangan hilang dengan sendirinya. Gak percaya? Buktikanlah tahun depan.

2 responses

  1. di ganti az namanya menjadi
    UJIAN NASIONAL GURU, atau UJIAN NASIONAL KETOPRAK….., gmn????

  2. setubuh…….eh salah… SETUJU PAKGURU !