Rombak Kurikulum, Jangan Lupa Rombak Komponen Lainnya

urip.wordpress.com

Pak mendiknas akan merombak lagi kurikulum sekolah. Kurikulum boleh dirombak, kalau perlu pangkas jumlah mata pelajaran yang hanya membebani siswa, sebab ada pelajaran yang disinyalir hanya bersifat formal (pelajaran apa? Lihat saja kurikulum yang berlaku). Jangan ada lagi karena akibat perubahan kurikulum orang tua teriak, penerbit buku lonjak kegirangan, karena itu berarti ada peluang bisnis. Yang perlu dikembangkan adalah buku-buku referensi yang tak lekang oleh waktu dan perubahan kurikulum. Tapi saya yakin niat pak menteri tidak begitu!

Pandangan saya selama menemani siswa belajar di jenjang SMA/MA ada masa setahun yang mungkin agak sia-sia. Saat kelas X, siswa begitu banyak dapat mata pelajaran, banyak sekali, bahkan di sekolah saya sampai 19 mata pelajaran. Bayangkan bagaimana keadaan kalau begitu. Semestinya mereka saat smp sudah mempunyai rekaman kemampuan akademik dan minat. Kalau belum punya maka saat perubahan kurikulum nanti ini sebaiknya di masukkan dalam agenda perubahan itu. Jadi begitu masuk SMA/MA/ sudah terarah. Di SMK saja bisa diarahkan sejak awal masuk SMK, kenapa tidak dengan di SMA/MA.

Sebenarnya saya masih belum tahu esensi perubahan kurikulum nanti itu apa. Tapi yang pasti adalah perlunya upgrade kemampuan guru, upgrade dalam penguasaan materi yang akan diajarkan. Jangan sampai mengerjakan soal UN saja guru juga pada tidak bisa. Kalau itu saja payah bagaimana ia bisa mengajar atau membimbing siswa belajar dengan benar wong dirinya sendiri aja kesulitan. Benar bahwa guru yang sudah lebih dri 5 tahun setelah kelulusan kuliahnya maka akan mengalami degradasi keilmuannya kalau guru-guru itu adem ayem tidak lagi mau belajar. Guru terlalu pede dengan apa yang diajarkan tapi aslinya sudah semakin menurun kepekaan pengetahuannya dalam mengajar. Guru adalah G-Spot pendidikan di manapun berada.

Selama ini guru dibiarkan begitu saja. Adanya forum MGMP tidak begitu signifikan dalam membantu mengembangkan diri. Kepengawasan juga tak begitu berarti. Diperlukan kepengawasan guru mata pelajaran yang spesifik, perlu dikenalkan istilah guru senior yang akan jadi pengawas bidang studi. Tidak perlu banyak tiap kabupaten tiap jenjang ada 1 saja cukup. Selama ini lihatlah kepengawasan sekolah kebanyakan hanya basa-basi saja. Alasannya gak ada anggaran uang jalan untuk mendatangi sekolah-sekolah yang dibinanya. Begitu datang pengawas juga tidak bisa apa-apa. Pengawas dengan bidang berbeda dengan guru yang diawasi kayak macan ompong, memberi saran saja tidak becus. Bagaimana memberi saran wong materi pelajarannya beda dari yang ia tahu. Sampai kapan terus begitu? Ada pengawas dengan latar belakang guru bahasa Indonesia atau PKn bagaimana ia bisa memberikan saran pembelajaran matematika atau fisika wong dia aja isinya pelajaran apa tidak tahu apalagi persolan pelik yang spesifik lainnya. Anehnya ini berlangsung lama. Kalau ia memang bertugas sebagai pengawas sekolah atau kepala sekolah yah boleh-lah. Tapi guru mata pelajaran? Gimana itu jadi tak tersentuh?!

Rombaklah kurikulum tapi jika sistem yang keliru, gak bener seperti kepengawasan sekolah itu harus dibenahi. KTSP yang katanya diserahkan sekolah, tapi vonisnya diambil dari pusat. Kenapa tidak dikembangkan di sekolah sekalian sistem ujiannya. Urusan standarisasi bolehlah tapi jangan hanya dilihat dengan mengerjakan soal pilihan ganda tok, biarlah nampak aslinya. Apa takut kalau pendidikan kita terlihat hancur, padahal memang hancur?

Menurut beberapa rekan guru yang bukan pakar, tapi praktisi dalam pembelajaran di sekolah, mereka menyadari bahwa kesalahan sistem pendidikan lah yang menjadikan kondisi seperti ini (ini?) Tapi saya (guru) harus berusaha optimis dengan kondisi apapun, dengan sistem yang rusak sekalipun. Tak ada pilihan sepertinya dan mau apalagi?

Kembali harus tetap optimis, guru tak punya kuasa dalam penentuan kebijakan pendidikan, di sekolahnyapun tak punya. Lihatlah. Sekarang melakukan yang terbaik yang guru bisa lakukan. Ah itu gak bakal siginifikan, biarlah! Setidaknya itu jadi tanggung jawab moral. Kita buktikan dengan kerja entah hasilnya bagaimana, itu bukan urusan kita.

Rombaklah kurikulum sesuka hatimu wahai para pakar pendidikan atau siapa saja yang dipercaya pak mendiknas. Itu tanggung jawab-mu. Tapi jangan renggut hak guru, hak untuk memberikan pembelajaran sesuai yang sesungguh siswa perlukan. Tunggulah laporan-laporan dari kami cecungguk pendidikan di sini, apa dampaknya dari kebijakanmu.